Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta bentukan Gubernur Anies Baswedan berpeluang membongkar aneka skandal korupsi APBD di era Joko Widodo, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Ketua Progres 98, Faizal Assegaf mengatakan, publik menyambut positif kehadiran KPK DKI sebagai terobosan strategis untuk mencegah sekaligus mengungkap kasus-kasus korupsi APBD yang terjadi di masa lalu.
"Kita akan terus mengamati dan memberi dukungan, agar lembaga tersebut bekerja efektif mendorong serta mengawal transparansi APBD DKI," kata Faizal kepada redaksi, Jumat (5/1).
Terkait skandal kebocoran anggaran APBD yang terjadi di masa kekuasaan mantan gubernur mulai Jokowi, Ahok hingga Djarot, menurut dia, harus diungkap. Sebagai contoh, kata Faizal, kasus korupsi Rp 1,5 triliun di era Jokowi atau skandal RS Sumber Waras dan skandal pembelian lahan Cengkareng Barat pada saat Ahok berkuasa.
"Para dalang dan aktor utama yang diduga terlibat patut diseret ke jalur hukum.
Termasuk soal kasus proyek reklamasi teluk Jakarta, perlu dilakukan audit investigasi dan meminta penjelasan resmi dari mantan gubernur Joko Widodo," jelasnya.
Untuk memperkuat legitimasi dan kinerga KPK DKI, Faizal menilai sudah tepat menjalin kerja sama dengan KPK, Polri dan BPK. Termasuk melibatkan partisipasi para pegiat antikorupsi.
"Progres 98 yang selama ini intensif memantau APBD DKI, dalam waktu dekat akan menemui KPK DKI guna memberi dukungan dan siap ikut terlibat. Kami akan bersama KPK DKI melawan segala bentuk kejahatan korupsi," tambah Faizal.[wid]