JARILANGIT.COM - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 mendapat sorotan karena kejanggalan untuk pengadaan barang tertentu. Salah satunya, yakni lem aibon yang mendapat alokasi anggaran mencapai Rp82 miliar. dan bolpoin sebesar Rp124 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa dia telah mengetahui ada masalah dalam sistem e-budgeting warisan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sejak lama. Namun, ia tak mau meramaikannya di publik dan memilih memperbaikinya.
"Kita mengetahui ini sejak tahun lalu. Tapi kami ini di pemerintah, kalau ada masalah ya dikoreksi, perbaiki, bukan diramaikan. InsyaAllah akan segera beres," ujar Anies saat ditemui di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin, Jakarta, Minggu (3/11).
1. Anies pastikan transparansi e-budgeting
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif melalui akun Twitter pribadinya menyoroti rencana Anies untuk memutakhirkan e-budgeting. Laode mengingatkan agar sistem yang sudah ada tidak ditinggalkan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu.
Anies pun mengapresiasi sorotan pimpinan KPK itu. Iabpun memastikan bahwa langkah yang diambil adalah membuat sistem e-budgeting lebih transparan.
"Tujuan sebuah sistem dibangun itu untuk memaksa agar semua pengguna mengikuti apa yang kita inginkan. Di dalam sebuah organisasi selalu ada yang rajin, kurang rajin, ada yang tidak rajin, Ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur. Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukkan semua, sehingga harus rajin, harus jujur," jelasnya.
2. Pemprov DKI Jakarta akan mutakhirkan e-budgeting
Anies pun memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memutakhirkan sistem e-budgeting yang ada sehingga tak lagi ada penyimpangan.
"Seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan, ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran atau ini adalah titipan, gak bisa dibedakan tuh, kenapa? Ya karena sistemnya bebas," jelasnya. (idt)