Terbongkarnya, pengadaan dana penggusuran beberapa tempat di Jakarta yang bukan dari APBD memunculkan keributan TNI/Polri dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
TNI pun merasa geram karena merasa diperalat Ahok melalui pengusaha pengembang untuk menggusur rakyat.
Kapendam Jaya Kolonel Heri Prakosa membantah pernyataan Ahok terkait prajurit yang ikut penggusuran mendapatkan dana operasional. Menurut dia, TNI tidak mendapat kompensasi apa-apa karena menjalankan tugas negara. “Tanya dong sama Ahok. Kalau itu, tidak tahu saya!” kata Heri.
Kendati demikian, Heri menegaskan ketidaksetujuannya dengan sebutan bahwa TNI selama ini diperalat oleh Ahok. “Ahok itu siapa sih, Ahok kan gubernur. TNI tidak ikut sama Ahok!”
Heri menegaskan, saat TNI ikut penggusuran di Kalijodo dan Pasar Ikan, hal itu berdasarkan perintah Panglima TNI yang tertuang dalam buku putih pada 2011. Dia melanjutkan, TNI terlibat juga atas permintaan Kapolda Metro Jaya. “Kapolda bikin surat kepada Bapak Panglima untuk bantuan kekuatan TNI, begitu,” katanya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono membantah pernyataan Ahok terkait dana penggusuran yang berasal dari perusahaan swasta. Menurut dia, dana yang diterima personel di lapangan itu diperoleh secara resmi dari APBD DKI.
“Polda Metro Jaya dalam pengamanan penertiban Kalijodo tidak pernah menerima bantuan dari mana pun. Polda menggunakan dana DIPA kontijensi untuk kegiatan pengamanan tersebut,” katanya. (sn)