Sejumlah orang yang mengatasnamakan Pembela Ahlus Sunnah menolak kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani yang digelar di Gedung Sabuga, Jalan Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa sore, 6 Desember 2016.
Menanggapi persoalan ini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta maaf atas ketidaknyamanan ini, dan berharap koordinasi acara bisa dilakukan lebih baik di masa mendatang.
Dia menegaskan, bahwa kegiatan ibadah dijamin konstitusi, sehingga dia menyesalkan terjadinya upaya untuk membubarkan kegiatan ibadah Natal ini.
"Warga Bandung adalah warga yang cinta damai, toleran, dan hidup sehari-hari dalam landasan Pancasila. Menyesalkan terjadinya kendala dalam beribadah karena dinamika koordinasi," ucap Ridwan dalam siaran pers yang dia sebar melalui akun Twitter @ridwankamil, Rabu, 7 Desember 2016.
Terkait permasalahan kegiatan kebaktian KKR di Sabuga, Bandung. Terlampir beberapa hal yang perlu disampaikan. pic.twitter.com/m9q3vaD7V4— ridwan kamil (@ridwankamil) December 7, 2016
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menegaskan, kegiatan beribadah di ruang publik yang bersifat insidentil tidak menyalahi aturan. Ia menyebut insiden pembubaran KKR Natal 2016 di Sabuga, Selasa petang, bersumber pada kekeliruan koordinasi.
"Selama sifatnya insidentil, tidak ada masalah dengan kegiatan keagamaan yang menggunakan bangunan publik seperti gedung Sabuga," demikian salah satu pernyataannya menyikapi peristiwa tersebut, Rabu, 6 Desember 2016.
Lewat laman Facebook-nya, Ridwan mengunggah 10 poin menyikapi kasus pembubaran ibadah KKR. Selain meminta maaf atas nama Pemkot Bandung, ia juga menjanjikan penggantian lokasi dan waktu beribadah bagi umat Nasrani yang gagal merayakan Natal hari itu.
"Pemkot Bandung bersama Panitia KKR, akan mengupayakan waktu dan tempat pengganti, agar umat Kristiani yang semalam terkendala bisa melaksanakan kegiatan ibadah Natal sebaik-baiknya" tulis Ridwan yang sedang berada di Surakarta, Jawa Tengah.
Ridwan menyampaikan penyesalannya atas insiden ini. Ia juga menyesalkan kehadiran dan intimidasi ormas keagamaan ia sebut "tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan peraturan dan semangat Bhineka Tunggal Ika". (PR)
Mungkin masih ada yang bingung dengan istilah dalam dunia Jurnalistik setting dan framing silahkan baca Agar tak tertipu pemberitaan media, inilah proses dalam pembuatan sebuah berita