JARILANGIT.COM - Kubu calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menyiapkan total 22 juta saksi untuk mengawasi pemilihan presiden 2019.
"Para saksi ini ditugaskan bukan hanya mengawasi pada saat hari- H pemungutan suara, tapi mulai mengawasi sejak 21 hari masa kampanye terbuka dimulai," ujar Lukman di Posko Cemara, Jakarta, pada Rabu, 27 Februari 2019 seperti diberitakan TEMPO.
Lukman merinci, jumlah 22 juta itu merupakan akumulasi dari 2 juta orang saksi dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian, 20 juta lainnya merupakan saksi luar TPS. Sebanyak 20 juta saksi ini, ujar dia, diambil dari dua orang dari setiap 10 partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. "Jadi, 2 orang dikali 10 partai, ditambah saksi khusus setiap TPS, totalnya ada 22 juta saksi," ujar dia.
Para saksi ini, lanjut dia, juga bertugas melaporkan hasil scan Formulir C1 yang mencatat hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Mereka akan melaporkan C1 melalui sistem yang kami punya, satu langkah lebih cepat dari KPU. Sehingga, kami bisa tahu hasil pemilu lebih awal," ujar dia.
Mengenai anggaran dana saksi, Lukman mengatakan hal tersebut menjadi tanggungjawab partai koalisi. "Untuk saksi capres, kami pertimbangkan sebagian dibiayai TKN dan sebagian dibiayai TKD mandiri," ujar dia.
Menanggapi hal itu, Fahri Hamzah melakukan hitung-hitungan honor untuk 22 Juta Saksi,
"22 juta itu artinya sekitar 27 orang per TPS (809.000). Honor 1 saksi = 200.000 (terendah) x 22 jt = 4,4 Trilyun. (Apa hitungan saya salah?)" cuit Fahri melalui akun twitternya, Kamis (28/2/2019).
22 juta itu artinya sekitar 27 orang per TPS (809.000).— #2019WAJAHBARU (@Fahrihamzah) February 28, 2019
Honor 1 saksi = 200.000 (terendah) x 22 jt = 4,4 Trilyun. (Apa hitungan saya salah?) https://t.co/UxxjIB2etC