JARILANGIT.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan uang hasil melepas saham PT Delta Djakarta Tbk dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Ibu Kota. Dia menyebut salah satunya yakni untuk pipanisasi air bersih
Dia menjelaskan uang hasil penjualan saham sekitar Rp 1,2 triliun dapat membangun sebanyak 100 ribu jaringan.
"Saya rasa Jakarta lebih butuh air bersih bukan air beralkohol, jtu kebutuhan Jakarta hari ini," kata Anies di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).
Anies juga menyebut uang hasil penjualan juga dapat digunakan untuk pembangunan sekolah hingga pembelian bus. Menurut dia, hal tersebut lebih dinyatakan lebih bermanfaat.
"Kami dari awal mempertanyakan di mana unsur pembangunannya dalam sebuah BUMD memproduksi bir. Jadi kalau kita pertahankan uang di situ pertanyaan sederhana, di mana unsurnya. Kalau nggak ada unsur pembangunan jangan badan usaha milik daerah," ucapnya.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah berjanji akan melepaskan saham perusahaan PT Delta Jakarta, hingga saat ini rencananya masih belum terealisasi.
Janji untuk menjual saham PT Delta ini diungkapkan Anies-Sandi saat maju Pilgub Jakarta. Pada April 2018, pasangan Gubernur DKI Jakarta sudah sepakat dan sudah memulai proses penjualan kepemilikan saham tersebut. Namun, hingga kini saham masih belum resmi dijual.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai perusahaan bir tidak merugikan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, dia tetap menolak rencana pelepasan saham di PT Delta Djakarta Tbk.
"Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar," kata Prasetio di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (4/3/2019).
Politisi PDI Perjuangan itu mengimbau agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat memikirkan kembali rencana pelepasan saham itu. Prasetio mengaku pihaknya pernah menerima surat dari Anies mengenai rencana pelepasan saham.
Kendati begitu, dia mengaku hanya menghiraukannya dan hingga saat ini belum ada pembahasan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD. (lia)