JARILANGIT.COM - Menurut Pasal 169 Huruf n dan Pasal 227 Huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pak Jusuf Kalla sudah tak bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden lagi.
Apakah itu jadi tanda kalau pria asal Makassar yang akrab disapa JK ini benar-benar selesai berpolitik ? (*)
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bisa merasakan arus kuat yang menginginkan perubahan kepemimpinan nasional.
Itulah yang mendorong JK beberapa kali tampil membela calon presiden Prabowo Subianto dalam kompetisi Pilpres 2019.
Demikian pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi.
Selain itu, manuver JK membela Prabowo berangkat dari latar belakangnya selaku pengusaha. JK berkepentingan mengamankan kelompok bisnisnya di tengah persaingan ketat dengan kelompok pengusaha lain.
"Sama dengan pengusaha-pengusaha nasional lainnya, yaitu tidak mau mengambil risiko yang dapat merusak bisnisnya. Mereka selalu bermain dua kaki, dalam pengertian ke sana bantu ke sini juga bantu," kata Bin Firman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/2).
JK menduduki jabatan Ketua Dewan Pengarah dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor 01 Jokowi-Maruf Amin.
Namun, beberapa kali ia membela Prabowo secara terbuka. Misalnya, dalam isu kebocoran APBN dan isu lahan HGU yang dikuasai Prabowo. JK juga menolak keras kehadiran Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang cukup dekat dengan Jokowi, di dalam barisan pendukung Jokowi-Maruf.
Menurut Bin Firman, sebagai politisi dan pengusaha kawakan, JK sangat paham arus kuat yang datang dari masyarakat.
"Perubahan dalam benak masyarakat adalah jika Prabowo terpilih pada pemilu April nanti. JK tak mampu membendung arus kuat ini. Jika dia menentang arus, tak ada untungnya," pungkas Bin Firman. (Bunaiya Fauzi Arubone)