Tidak Transparan, Pansel Capim KPK Cermin Jokowi Tidak Serius Berantas Korupsi
Tidak Transparan, Pansel Capim KPK Cermin Jokowi Tidak Serius Berantas Korupsi

Tidak Transparan, Pansel Capim KPK Cermin Jokowi Tidak Serius Berantas Korupsi

Dari Pansel Capim KPK terdapat beberapa nama memiliki kedekatan dengan Mabes Polri yang memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elit Kepolisian atas KPK



JARILANGIT.COM - Jokowi dinilai tidak memiliki itikad baik dan keseriusan dalam memberantas korupsi. Hal itu tercermin dari komposisi Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dibentuknya.

Demikian disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti ICW, YLBHI, TII, Pusako, Pukat UGM, MCW, KRPK, Sahdar Medan, Gak Lintas Perguruan Tinggi, Banten Bersih, dan Mata Aceh dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (17/5).

"Komposisi Pansel Capim KPK sebagiannya mengandung masalah serius. Ada nuansa bahwa presiden lebih kompromi kepentingan elit dalam lingkaran terdekatnya, daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi," kata Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Lalola Easter.

Padahal, kata Ketua ICW itu, jika presiden Jokowi memiliki itikad baik untuk memberantas korupsi, seharusnya mengevaluasi apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga tidak sarat dengan kepentingan politik praktis.

"Jokowi mestinya melakukan evaluasi kinerja sejumlah anggota pansel terdahulu. Sepertinya (Jokowi) abai untuk dilakukan (evaluasi) sehingga komposisi pansel menimbulkan kesan politik akomodatif," kata Lalola.

Tercatat, dari sembilan nama Pansel Capim KPK terdapat beberapa nama pansel yang pernah menjadi pansel sebelumnya. Selain itu, ada beberapa nama yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan institusi Polri.

"Beberapa nama pansel juga memiliki kedekatan dengan Mabes Polri yang memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elit Kepolisian atas KPK," kata Lalola.

“Padahal KPK dibentuk untuk menjalankan fungsi triger bagi penegak hukum lainnya. Dikhawatirkan, kepentingan ini dapat menganggu independensi KPK dalam memberantas korups," pungkasnya

Jokowi : Pansel Calon Pimpinan KPK Kredibel Dan Punya Kapasitas

Kesembilan anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023 yang telah ditetapkan adalah tokoh-tokoh yang kredibel dan memiliki kapasitas.

Hal itu dipastikan Presiden Joko Widodo ketika berbicara di Pasar Badung, Denpasar, Bali, Sabtu (18/5).

“Saya kira pansel (calon pimpinan KPK) figur-figurnya sangat kredibel dan memiliki kapasitas untuk menyeleksi,” kata Jokowi seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam keterangan yang diterima redaksi.

Hari Jumat kemarin (17/5) Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023.

Pansel Capim KPK 2019-2023 tersebut dipimpin Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih.

“Kita harapkan ini kan panitia seleksi, beliau-beliau ini yang menyeleksi calon ketua, komisioner di KPK. Serahkan pada pansel,” ujarnya.

Meski Pansel tersebut memiliki kewenangan untuk menyeleksi, Presiden mengatakan bahwa keputusan akhir siapa yang akan menduduki jabatan pimpinan KPK ada di tangan DPR.

“Tapi nanti tahap akhir ada di DPR. Kita hanya menyiapkan panitia seleksinya. Diharapkan yang terpilih nanti betul-betul yang terbaik dan diserahkan ke DPR supaya diseleksi lagi baru keluar,” ujar Presiden Jokowi. (rmo)

  9
Pilih sistem komentar sesuai akun anda ▼
Blogger

No comments

» Komentar anda sangat berguna untuk peningkatan mutu artikel
» Terima kasih bagi yang sudah menulis komentar.