JARILANGIT.COM - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyebut Indonesia telah menganut sistem kapitalis yang liberal. Namun, Indonesia, malu untuk mengakuinya.
Negara ini, kata Surya, selalu mendeklarasikan diri sebagai negara Pancasila lantaran malu-malu kucing untuk mengakui bahwa sistem yang dianut sesungguhnya adalah kapitalis liberal.
"Kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis, yang liberal, itulah Indonesia hari ini," kata Surya dalam diskusi bertajuk Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
Sistem negara kapitalis liberalis ini, menurut Surya sangat jelas terlihat saat ada kompetisi politik dalam negara ini. Namun dia tak menjelaskan kompetisi apa yang dia maksud.
Saat berkompetisi, hal pertama yang ditanyakan kata Surya adalah istilah wani piro yang berarti soal banyaknya uang yang dimiliki. Yang jelas saat ini yang berkuasa bukan lagi pengetahuan tetapi uang.
"Ketika kita berkompetisi, wani piro. Saya enggak tahu lembaga pengkajian UI ini sudah mengkaji wani piro itu saya enggak tahu, praktiknya yang saya tahu money is power, bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power," kata Surya.
Dia kemudian mempertanyakan mengapa hingga saat ini tak ada satu pun lembaga peneliti, lembaga ilmiah hingga pengamat yang memperhatikan sistem kapitalis liberal yang tengah terjadi di Indonesia.
Semua pihak, kata dia, terus menerus berbicara soal Pancasila tapi sesungguhnya justru negara ini telah masuk dalam kategori negara kapitalis.
"Enggak ada pengamat, lembaga peneliti, lembaga ilmiah, kenapa tidak diperhatikan, eh, you tahu enggak bangsa kita ini adalah bangsa kita ini bangsa yang kapitalis hari ini, you tau enggak bangsa kita ini bangsa yang sangat liberal hari ini," kata Surya.
"Ngomong pancasila, mana itu pancasila. Tanpa kita sadari juga, kalau ini memang kita masuk dalam tahapan apa yang dikategorikan negara kapitalis," katanya. (detik)
Menurut Akademisi Paramadina dan Research Associate LP3ES
Indonesia yang sudah sangat kapitalis neoliberal, terancam disintegrasi, pecah atau bubar jika keadilan sosial tidak diwujudkan, pertumbuhan terus merosot/memburuk sampai di bawah 5% dan pengangguran kian membludak dan sumberdaya ekonomi makin langka, sementara jutaan pemuda-pemudi, sarjana dan milineal butuh lapangan kerja, butuh keadilan sosial dan merindukan kehidupan yang layak.
Demikian Indonesia bisa bubar jika ketidakadilan sosial meluas dan pengangguran membludak Universitas Paramadina mengomentari suara Surya Paloh, pimpinan Nasdem yang menyebut Indonesia Negara Kapitalis Liberal.
"Dengan pertumbuhan 5% saja tidak cukup untuk menyerap lapangan kerja, apalagi di bawah 5%, maka itu sangat berbahaya dan berpotensi meledakkan kemarahan rakyat untuk disintegrasi. Indonesia bisa bubar jika ketidakadilan sosial meluas dan pengangguran membludak," kata Herdi.
"Indonesia tidak mempraksiskan ekonomi berkeadilan sosial, atau ekonomi Pancasila, melainkan sudah ekonomi Neoliberalisme/Kapitalisme liberal yang ugal-ugalan dan mematikan ekonomi rakyat terutama ekonomi petani dan nelayan serta kaum kecil lainnya. Akibatnya, banyak rakyat yang kecewa dan frustasi, dan generasi milineal bakal geram jika ekonomi konstitusi/Pancasila makin dijauhkan dari bangsa ini.
Indonesia harus berubah dan Jokowi harus rekrut teknokrat/ekonom konstitusi yang mengusung Trisakti Bung Karno dan pasal 33 UUD45, bukan ekonom Neolioberal yang sangat kapitalis dan andalkan utang melulu," kata akademisi Paramadina dan Research Associate LP3ES ini.
Ingat,katanya, pesan Cak Nur (Prof Nurcholish Madjid, cendekiawan Muslim) bahwa negara yang mengingkari/mengkhianati Konstitusinya sendiri tidaklah lama dan biasanya bubar, runtuh.
Contohnyas Yugoslavia dan Soviet Uni. Indonesia menganut ideologi Pancasila dan konstitusi UUD45, yang mementingkan keadilan sosial, persatuan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, religius, namun praktiknya ekonomi Kapitalis Neoliberal yang merusak dan menghancurkan ekonomi-sosial rakyat.