JARILNAGIT.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama DPRD Jabar telah sepakat untuk mengkaji wacana pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota Provinsi Jawa Barat.
Ridwan Kamil mengatakan, wacana itu muncul sewaktu ia menggelar rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar bersama Pansus VII awal pekan lalu.
"Kemarin RTRW Jabar sudah disahkan untuk sampai 2029. Di dalamnya Rebana sudah masuk kan, penataan jalur transportasi sudah masuk, termasuk persetujuan wacana pusat pemerintahan untuk dikaji dulu di beberapa lokasi," ujar Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (29/8/2019).
Emil menjelaskan, penentuan lokasi baru ibu kota Jabar terbuka untuk seluruh wilayah.
Namun, saat ini ada tiga lokasi yang diusulkan, yakni di Tegalluar di Kabupaten Bandung, Walini di Kabupaten Bandung Barat, serta di sekitar wilayah Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka).
Tegalluar dan Walini sebelumnya masuk dalam kawasan pengembangan jalur kereta cepat Bandung-Jakarta.
Sementara wilayah Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka) saat ini merupakan wilayah pengembangan ekonomi baru Jabar.
Indikatornya, semua kemungkinan butuh kajian, minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air, dan lain-lain," paparnya.
Sementara itu, Ketua Pansus VIII DPRD Jabar Herlas Juniar mengatakan, dalam pembahasan RTRW Jabar pihaknya belum memasukkan rencana pemindahan ibu kota.
Namun, DPRD sudah menyiapkan struktur ruang pembahasan jika suatu saat rencana itu dieksekusi.
"Ada yang menarik dan sempat ramai. Kami sudah menyampaikan soal rencana pemindahan ibu kota. Pak Gubernur sudah memahami berdasarkan kajian kami, belum bisa dicantumkan dalam draft," ujarnya.
Herlas menuturkan, rencana itu belum bisa masuk dalam revisi RTRW lantaran sampai saat ini belum ada pembahasan mendalam soal rencana tersebut.
“Karena kajiannya kan belum ada. Karena itu, kami mendorong Pemprov membuat kajian,” tuturnya.
Dampak pemindahan ibu kota Jabar
Herlas membenarkan tiga lokasi itu diusulkan sebagai ibu kota baru Jabar. Dari tiga lokasi itu, pihaknya menilai ada dampak positif dan negatif.
Tegalluar, misalnya, meski dekat dari Kota Bandung, daerahnya cenderung rawan banjir dan pergerakan tanah. Sementara Walini sebagian masuk dalam patahan Lembang.
"Kertajati (Majalengka) memang relatif tidak rawan bencana, tapi apa dasarnya menetapkan di sana kan butuh kajian," katanya.
"Mana yang mau dipilih itu nanti berdasar kajian. Karena itu, kami minta dan tidak kami cantumkan dalam RTRW." (kompas)