JARILANGIT.COM - Beberapa direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersandung kasus korupsi belakangan ini. Paling baru, Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Andra Y Agussalam yang diduga terlibat kasus suap.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menduga, maraknya direksi BUMN tersandung kasus karena adanya beban tambahan di luar tanggung jawab atau ongkos politik. Lalu, adanya kesengajaan dicari orang-orang yang mampu merealisasikan ongkos politik itu.
"Coba Dirut PLN kurang apalagi, Garuda yang kemarin laporan keuangan, macam-macam. Jadi menurut saya ada dua kemungkinan memang ada beban di luar tanggung jawab beban tambahan, beban cost politik, karena orang-orang baik, atau memang dicari orang bisa merealisasikan cost politik," katanya kepada detikFinance, Kamis (1/8/2019).
"Ada istilah Bu Menteri sekarang kalau tidak sejalan diberhentikan. Perlu dipertanyakan istilah sejalan yang dimaksud Bu Menteri dengan kasus bertubi-tubi ini, apakah seleksinya betul mencari orang sejalan aja," tambahnya.
Dilansir dari detik finacne, Said mencontohkan, ongkos politik itu seperti gelaran ulang tahun BUMN yang dilakukan berulang. Kemudian, BUMN menyiapkan semua keperluan atau jadi tuan rumah saat kunjungan Presiden. Menurut Said, hal seperti itu tidak masuk dalam anggaran BUMN.
"Contohnya lah, coba aja bayangkan coba seluruh BUMN disuruh ulang tahun berkali-kali. Kalau ada acara kunjungan Presiden selalu menjadi tuan rumah dan membiayai. Itu nggak mungkin anggaran seperti itu di dalam anggaran BUMN, RKAP nggak mungkin dianggarkan berarti harus mencari sumber lain untuk membiayai itu," jelasnya.
Said pun kemudian menyindir anggaran tambahan itu sebagai biaya selfie Menteri BUMN.
"Acara ulang tahun nggak mungkin di BUMN, karena itu jadi biaya pesta pora BUMN selama ini. Biaya selfie-selfie Menteri BUMN contoh biaya politik. Contoh paling kecil biaya selfie setiap acara ulang tahun, yang lain macam-macam," tutupnya. (hm)
Foto ilustrasi setkab.go.id