Guna mengantisipasi lonjakan kemiskinan, pemerintah melakukan belanja bantuan sosial sebagai salah satu upaya menjaga tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK)
JARILANGIT NEWS - “Angka kemiksinan ini tadi dibahas di rapat kabinet. Angka kemiskinan akan naik, April-Mei sudah menyebabkan lonjakan angka kemisikinan dengan (adanya) Covid-19 beberapa bulan ini,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, secara virtual, Rabu (6/5).
“Seluruh pencapaian penurunan kemiskinan dari 2011 sampai 2020 ini mengalami reverse kembali,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang atau 12,36 persen dari total penduduk. Sementara pada September 2019, angka kemiskinan 9,22 persen atau setara dengan 24,79 juta orang.
Guna mengantisipasi lonjakan kemiskinan, pemerintah melakukan belanja bantuan sosial sebagai salah satu upaya menjaga tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berujung pada meningkatnya angka kemiskinan.
“Dari Kemenaker sudah muncul angka pengangguran melonjak 2 juta dalam 1,5 bulan ini. Kita perlu melakukan berbagai langkah menjaga resiliensi daya tahan dunia usaha dan langkah-langkah agar mereka (perusahaan) tidak melakukan PHK," paparnya.
Hal serupa juga sudah dilakukan di sejumlah negara lain yang terkena imbas negatif Covid-19. Ia menjelaskan, di negara lain, perusahaan-perusahaan memberikan insentif pembayaran gaji yang diberikan oleh pemerintah.
“Misalnya, insentif pembayaran gaji dilakuakn subsidi itu yang sudah sangat kaya agar memberikan bantuan. Singapura melakukan pembayaran gaji oleh pemerintah asal tidak ada PHK,” tutupnya. (rmo)
COMMENTS