Holding BUMN dan Bancakan Kekuasaan...
Pemerintah Jokowi telah mengeluarkan PP 72 Tahun 2016 dalam rangka pembentukan super Holding BUMN. Menggabungkan BUMN sejenis dalam rangka memperkuat BUMN yang sekarang ini tengah sekarat, terjerat utang yang melilit dan terncam disita pemilik uang.
Konon katanya agar BUMN kita besar, asetnya besar dan bisa menandingi BUMN negara lain seperti BUMN Singapura dan BUMN China. Benarkan dasar logikanya demikian?
Mari kita lihat sejarah ? BUMN itu dibangun Sukarno. Hasil nasionalisasi perusahaan Belanda, sebagian dikembangkan sendiri. BUMN dulu adalah perusahaan negara. Tujuannya bukan mencari keuntungan tapi menjalankan amanat UUD 1945 khususnya pasal 33 UUD 1945. Cita BUMN adalah menjalankan amanat proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945.
Pada era Soeharto BUMN memang diterpa berbagai isue korupsi, tapi jasa BUMN juga besar dalam pembangunan terhitung besar. Dia menjadi tulang punggung pembangunan. BUMN berkembang pesat. Pertamina misalnya menjadi lawan setanding bagi chevron, exxon dll.
Pada era reformasi BUMN di liberalisasi, dipecah belah, asetnya dimutilasi, lalu dijual. BUMN pada era reformasi diubah orientasinya sebagai alat mencari keuantungan. Pada era ini BUMN menjadi alat penguasa untuk mencekik rakyat melakui sewa, tarif, bunga dan harga. Meskipun sudah mengeruk kekayaan alam dan memeras rakyat sebagian besar BUMN merugi.
Pada era reformasi aset BUMN yang bernilai ribuan triliun sedikit demi sedikit hilang, berkurang, berpindah kepemilikan ke tangan swasta yang juga oligarkhi penguasa. Sekarang rata rata saham BUMN hampir separuh dikuasai swasta. Sisi lain utang BUMN terus membengkak. Icon BUMN pada era reformasi adalah UTANG BESAR-RUGI RUGI BESAR-JUAL ASET.
Pemerintah sebetulnya mulai panik. Satu sisi pemerintah menginginkan BUMN berhutang lebih banyak lagi agar punya uang untuk membangun infrastruktur. Namun sisi lain aset BUMN sudah semakin tidak bernilai di mata para pemberi utang, sehingga kurang menarik untuk dipandang sebagai jaminan. Revaluasi aset PLN telah membengkakkan aset PLN dua kali lipat. Karena utang PLN sudah setara dengan aset PLN. Hasil revaluasi aset bukannya dapat utang malah dapat olok olokan.
Maka mulailah dibuat ide holding BUMN. Tujuannya apa ? Agar aset BUMN gemuk lagi, tersedia ruang lagi untuk mengambil utang dalam jumlah besar untuk membayar utang yang ada dan sisanya untuk proyek proyek oligarkhi penguasa.
Misal dalam rencana holding BUMN energi seperti PLN, Pertamina dan PGN, maka aset Pertamina akan dilego untuk membayar utang PLN dan PGN. Dengan demikian maka dengan satu pukulan ketiga tiganya hancur. Apabila 3 BUMN ini hancur maka bisnis energi akan jatuh dalam genggaman Taipan.
Namun holding BUMN ini penting bagi penguasa karena menjadi kesempatan untuk nyolong. Ada beberapa peristiwa yang segera akan terjadi dalam proses holding yakni restruktirisasi aset, utang, penghaopusan piutang dan perubahan jabatan posisi. Proses ini akan menjadi peluang besar untuk melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Atau sederhananya peluang nyolong dan menepatkan orang orang dalam jabatan strategis.
Jadi apakah Holding BUMN akan menghasilkan BUMN kita setara dengan BUMN China dan Singapura. ? Tentu saja bisa. Caranya adalah dengan menyerahkan holding BUMN untuk dikuasai China atau singapura. Pemerimtah Jokowi tidak perlu lagi memiliki saham dalam BUMN. Saham pemerintah silakan dijual ke asing dan Taipan. maka BUMN akan setara dengan BUMN china dan singapura. Betul ?
(2)
EKONOMIN JOKOWI JARAHAN ASING DAN TUMBAL KRISIS
BUNG KARNO mengatakan krisis kapitalisme itu diibaratkan harimau lapar dalam di padang tandus yang gersang.
Pemerintahan Jokowi dengan sadar menjadikan Negara Indonesia sebagai mangsa perusahaan perusahaan multinasional yang menggunakan negara negara imperialis sebagai kaki tangan mereka.
Perusahaan perusahaan multinasional telah melahap habis China hingga menyisahkan utang menggunung. China yang bangkit dengan kehausan akan utang. Maka dibangunnya segala macam dengan utang. Kereta cepat, gedung gedung pencakar langit, tanpa peduli bahwa semua itu dibangun tanpa dasar yang kuat.
China menanggung utang publik yang mengunung, terbesar dunia, tercepat dalam prestasi pengumpulan utang. Utang publik china meningkat dari 7 triliun dolar pada tahun 2008 menjadi 28,7 triliun dolar pada 2014. Lebih dari 30 persen utang global yang terbentuk diserap oleh china dalam periode tersebut.
Sekarang utang publik china mencapai 31,7 triliun dolar. Itu jumlah yang tidak bisa dihitung oleh orang indonesia karena terlalu besar.
Utang satu perusahaan kereta cepat china setara dengan 2 kali utang Yunani yang sekarang kolaps. Utang perusahaan kereta cepat china setara dengan PDB indonesia. Bagaimana bisa. Luas negara china hanya separuh luas Indonesia tapi sebuah peruahaan bisa mencetak utang sebesar itu.
Siapa yang memeberi utang kepada China? Sama dengan yang memberi utang ke Jepang hinggga utangnya mencapai 400 % PDB, memberi utang ke AS hingga lebih dari 300% PDB, memberi utang ke Eropa hingga rata rata di atas 150% PDB.
Mereka para pemilik uang terus menegeruk dunia dengan Utang. Untuk apa ? Untuk menjadi bantalan financial buble dan sekaligus untuk suatu supremasi kekuasaan tertinggi atas manusia dan dunia.
Sampai kapan? Hingga negara negara dengan utang besar tengah dipaksa mencaplok sekitar mereka melalui penjajahan ekonomi, invasi militer, pencaplokan, penjajahan. Sampai negara negara yang menanggung utang siap melancarkan perang, menciptakan kakacauan publik, teror massal, kekejaman dan pembantaian.
China telah mengambil posisi sebagai kekuatan imperialistik melalui pengiriman barang barang ekspor china yang telah sanggup menghancurkan industi di negara negara lain, pengiriman investasi china yang mengeruk sumber daya alam yang telah sanggup membuat kerusakan lingkungan secara cepat dan masif. Pengiriman produk infrastuktur China yang sanggup menjerat leher negara lain dengan utang yang mencekik.
Bagaimana Presiden Jokowi, pemerintahan ini penuh ambisi, berwatak mercusuar, gemerlapan, suka pamer, materialistik, haus uang. Tanpa disadari akibat nafsu yàng besar telah menyebabkan pemerintahan ini lupa diri, tidak eling lan wospodo, lupa nasib rakyatnya. Segala macam cara digunakan untuk mendapatkan uang, uang, uang, kerja, kerja, kerja, lupa ibadah. Bahkan dengan menyerahkan bangsa, negara dan rakyatnya menjadi mangsa perusahaan perusaahaan multinasional dan negara negara imperialis.
China sudah bangkrut dan siap perang. Namun pemerintahan Jokowi datang menjadi salah satu tumbalnya, impor barang china, investasi china, infrastruktur china, tenaga kerja china, adalah cara bagi china untuk menunda perang. Namun bangsa Indonesia menjadi lahan jarahan untuk dikuasai, dieksploitasi utang, investasi asing, barang impor, sampai kering dan tandus. (Tr)