Dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa hutang negara terus menjadi sorotan bagi masyarakat. Terlebih, pada tahun politik saat ini, utang semakin menjadi pembahasan yang hangat.
"Saya akui memang tahun pemilu ini (utang) sangat tinggi perhatiannya. Itu perhatian yang legitimate (sah) dari masyarakat terhadap APBN," ujarnya dalam acara rakornas pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga (K/L) tahun 2019 di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Menurutnya, nantinya SAKTI memungkinkan masyarakat untuk mengetahui anggaran negara serta pelaksanaannya. "Ini agar masyarakat tahu untuk apa saja bayar pajak dan kenapa berutang, buat apa saja utangnya, apakah menghasilkan," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, dalam upaya mendukung pengawasan, akurasi, dan efisiensi anggaran negara melakukan modernisasi melalui Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN). Saat ini SAKTI hanya ada di lingkungan Kementerian Keuangan, namun akan segera diluncurkan untuk K/L lainnya.
"Ini powerful untuk membantu K/L dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan anggaran. Tujuannya kita makin efisien dan efektif dan akurat melaksanakan anggaran," kata dia.
Berdasarkan data Kemenkeu, posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2018 sebesar Rp4.418,30 triliun. Angka ini setara 29,98% dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun masih di dalam batas yang ditetapkan 60% dari PDB.
Bila dibandingkan dengan posisi di tahun lalu, realisasi tersebut mengalami kenaikan. Pada Desember 2017 utang pemerintah tercatat sebanyak Rp3.995,25 triliun.
Secara rinci, posisi utang hingga akhir tahun lalu itu berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp6,57 triliun dan dari luar negeri sebesar Rp805,62 triliun. Kemudian dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.612,69 triliun.(Arum)