JARILANGIT.COM - “Jika anda biarkan, ini akan dicatat sejarah sebagai pengkhianatan thdp cita-cita reformasi,” kata Pengamat Politik dari LIPI, Syamsudin Haris dalam akun twitternya, @sy_haris, Senin (11/2/2019).
Pak @jokowi, janganlah demi dukungan TNI/Polri dan menang dlm pilpres anda biarkan tentara dan polisi aktif masuk kembali ke ranah sipil. Jika anda biarkan, ini akan dicatat sejarah sebagai pengkhianatan thdp cita-cita reformasi. https://t.co/VzYyPxwY5V
— Syamsuddin Haris (@sy_haris) February 11, 2019
Ia meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan kebijakan yang menempatkan perwira TNI dan Polri ditempatkan di kementerian.
Wacana Panglima TNI utk menempatkan perwira aktif TNI dlm jabatan kementerian adalah langkah mundur. Itu artinya kita kembali lg menghidupkan praktik dwi-fungsi ala rejim otoriter Orde Baru. Karena itu usulan tsb harus kita tolak.https://t.co/2pGrsleM9c
— Syamsuddin Haris (@sy_haris) January 31, 2019
“Pak @jokowi, janganlah demi dukungan TNI/Polri dan menang dalam pilpres, anda biarkan tentara dan polisi aktif masuk kembali ke ranah sipil,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim sudah membicarakan soal usulan TNI dan Polri aktif untuk menempati jabatan sipil di kementerian dan lembaga pemerintahan. Luhut pun mengklaim Jokowi setuju mengkahi usulan itu.
Luhut menjelaskan Jokowi akan mencarikan payung hukumnya. Klaim itu disampaikan Luhut dalam acara silaturahim purnawirawan TNI-Polri dengan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo di Jakarta International Expo Kemayoran, Minggu (10/2/2019) pekan lalu.