JARILANGIT.COM - Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah (Jateng) menolak menghadiri acara Apel Kebangsaan Kita Merah Putih di Lapangan Pancasila, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (17/3/2019).
Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Jateng, Zainudin Ahpandi,menyebutkan alasan organisasinya menolak hadir dalam acara yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng itu. Salah satunya, karena acara itu terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat dengan menggunakan dana APBD Rp18 miliar.
“Kami kaget acara semacam itu menghabiskan dana mencapai Rp18 miliar. Uang sebanyak itu bukanlah jumlah yang sedikit. Untuk kebutuhan yang lebih riil, mungkin bisa membantu masyarakat miskin di Jateng. Pertanyaannya apa manfaat acara itu untuk masyarakat Jateng?” kata Zainudin kepada Semarangpos.com, Sabtu (16/3/2019).
Zainudin mengatakan dari informasi yang diperoleh acara itu akan berlangsung sekitar enam jam, mulai pukul 06.00 WIB-12.00 WIB. Acara itu kabarnya akan dihadiri sekitar 130.000 orang dari seluruh daerah di Jateng. Perwakilan dari tiap daerah yang hadir itu kabarnya juga telah difasilitasi baik transport maupun makan.
Zainudin menilai selain menghamburkan uang rakyat yang ada pada APBD Jateng, acara tersebut terkesan politis dan mengarah ke kampanye terselubung untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2019.
Tudingan ini dilontarkan Zainudin setelah melihat daftar pengisi acara, salah satunya Slank, yang merupakan pendukung paslon 01 pada Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bahkan, grup musik yang terbentuk sejak 1983 itu secara terang-terangan telah menyatakan dukungan kepada paslon 01 dan menciptakan single terbaru berjudul Bareng Jokowi.
“Oleh karena itu kami menolak hadir karena urgensinya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat untuk kepentingan kelompok tertentu. Kami juga minta Bawaslu Jateng mengawasi acara itu karena terindikasi sebagai kampanye terselebung,” imbuh Zainudin.
Selain menolak hadir di acara Apel Kebangsaan Kita Merah Putih, Zainudin juga meminta masyarakat untuk tidak mudah dimanfaatkan kelompok tertentu. Apalagi, menurutnya acara itu tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.
“Kami juga meminta KPK untuk menerjunkan tim untuk mengawasi dan memeriksa anggaran Rp18 miliar itu. Jumlah itu sangat besar untuk menggelar sebuah acara apel yang justru memungkinkan ada transaksi korupsi terstruktur,” terang Zainudin.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, membantah dengan tegas jika acara tersebut bermuatan politis. Ia menyatakan bahwa acara itu digelar guna mempererat kerukunan masyarakat di Jateng.
Politikus PDIP itu bahkan mengajak seluruh masyarakat di Jateng untuk hadir dalam acara itu, tanpa membedakan partai politik maupun pendukung salah satu paslon. Ia juga mengingatkan agar masyarakat yang hadir tidak membawa atribut partai politik maupun paslon pada Pilpres 2019.
“Kami ingin berjabat tangan, semua di panggung itu kita tunjukkan tidak ada yang dirugikan. Saya harap unsur-unsur pemerintah bisa hadir. Saya rindu jika besok semua pimpinan bisa hadir,” ujar Ganjar saat dijumpai wartawan di Restoran Kampung Laut, Kota Semarang, Sabtu siang. (ssp)