JARILANGIT.COM - Ratusan personel polisi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menggelar aksi protes di halaman Mapolres Halsel, Senin (29/4).
Mereka mempertanyakan anggaran pengamanan Pemilu 2019 yang dinilai terlalu kecil. Pasalnya, rata-rata tahapan pemilu berlangsung molor dari jadwal semula sementara para personel tidak mendapat honor tambahan.
Dalam aksi protes tersebut, anggota polisi sempat membakar ban. Mereka juga memprotes ucapan salah satu pejabat Polres yang mengancam akan memutasi anggota yang mempertanyakan honor pengamanan. Bahkan, mereka menyegel ruangan Kepala Bagian Operasional Polres Halsel.
Kapolda Maluku Utara Brigadir Jenderal Suroto mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi persoalan anggaran pengamanan pemilu.
Dia menuturkan, sesuai jadwal, para anggota ditugaskan mengawal tahapan pemungutan dan penghitungan suara selama 3 hari, serta pleno selama 5 hari. Selama pengamanan tersebut anggota diberi honor Rp171 ribu per hari.
"Itu terdiri atas uang saku Rp 53 ribu, uang makan Rp 97 ribu, jasa angkut Rp 12 ribu, bekal kesehatan Rp 9 ribu," kata Suroto.
Namun masalah mulai muncul ketika tahapan pemilu berlangsung molor. Akibatnya, masa pengamanan bertambah panjang. Di sisi lain, honor pengamanan anggota tak ditambah.
"Padahal anggota berangkat sekaligus mengawal kotak suara sejak tanggal 14 (April). Tapi ternyata di TPS molor, PPK molor, bahkan yang di PPK sampai sekarang pleno masih berlangsung. Nah permasalahannya di situ," kata Suroto.
Polisi di Halsel juga memprotes perbedaan anggaran pengamanan yang mereka dapat dengan yang didapat personel bantuan dari Polda Maluku Utara.
Menurut Suroto, personel bantuan dari Polda yang diterjunkan ke kabupaten mendapat tambahan honor untuk akomodasi sebesar Rp100 ribu per hari.
"Nah ternyata di lapangan mereka (anggota polisi) saling cerita (perbedaan honor). Ini mungkin yang belum dijelaskan oleh pihak Polres. Yang jelas hak anggota tidak akan kami potong. Ini hanya kesalahan prediksi waktu, sementara anggaran yang diberikan negara memang segitu," ujarnya.
Suroto telah mengutus Wakapolda untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Yang pasti pengamanan pemilu tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada masalah. Nanti akan kita carikan solusinya," katanya. (cnn)
Propam akan Panggil Kapolres di Malut soal Anggota Protes Honor Pemilu
Beredar video polisi berpangkat bintara beramai-ramai meneriaki seorang perwira polisi di halaman markas polisi. Polisi berpangkat bintara disebut protes terkait honor pengamanan Pemilu 2019.
Dilihat detikcom pada Senin (29/4/2019), video itu berdurasi 37 detik. Tampak seorang personel membela temannya yang sedang protes.
"Komandan mau ancam mutasi, mutasi kemana komandan ?" teriak personel berpangkat bintara itu kepada perwira yang sedang berdiri di podium sambil berusaha menenangkan anggotanya.
Selanjutnya,
Propam Polda Maluku Utara (Malut) akan menyelidiki latar belakang terjadinya protes anggota Bintara terhadap Kapolres Halmahera Selatan terkait honor pengamanan Pemilu. Propam disebut akan memanggil Kapolres Halmahera Selatan dan jajarannya untuk dimintai keterangan.
"Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan sedang melakukan penyelidikan, apa yang sesungguhnya terjadi sehingga ada reaksi yang demikian. Ini adalah kesalahpahaman terkait dengan pengamanan tersebut," ujar Kabag Penerangan Umum (Penum) Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).
"Pasti ya nanti ada pemeriksaan dari Kapolres, Wakapolres, Kabag pos dan semuanya yang ada dilakukan pemeriksaan," imbuh Asep.
Asep menegaskan pemeriksaan terhadap pimpinan Polres Halmahera Selatan dilakukan untuk meminta konfirmasi.
"Intinya adalah melakukan konfirmasi tentang kejadian apakah benar demikian atau ada beberapa yang tidak terkomunikasikan dengan baik," kata Asep. (Audrey Santoso)
Mohon bantu diterjemahkan, karena saya tidak tahu bahasa Halmahera. tks pic.twitter.com/iCDLIKHS1i
— Mustofa Nahrawardaya (@AkunTofa) 29 April 2019