JARILANGIT.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan, operasi yustisia yang dilaksanakan selama ini tidak adil. Sebab, hanya menyasar masyarakat bawah.
Pak Jokowi orang Solo. Mengadu nasib di Pilgub DKI. Sukses! Pak Jokowi jadi gubernur 2012-2017. Belum tuntas, adu nasib di pilpres 2014. Sukses lagi. Pak Jokowi jadi presiden 2014-2019.
Kalau ada orang lain meniru Jokowi, adu nasib di Jakarta, ya sah-sah saja. Tidak harus sebagai gubernur atau presiden, tapi bisa jadi kuli bangunan, pedagang keliling atau pembantu rumah tangga. Kalau jadi gubernur saja boleh, mosok sekedar nyari uang ratusan ribu per bulan di Jakarta dilarang ?
Apapun profesi dan pekerjaan yang akan digeluti di Jakarta, tak masalah. Yang penting gak nyolong. Politisi yang ngerampok uang negara di Jakarta saja tetap boleh tinggal di Jakarta. Punya rumah di Jakarta dan gak diusir. Nyaleg lagi.
Bagaimana mungkin ada orang yang mau jadi tukang cendol atau penjual sayur di Jakarta ditolak ? Mikir...
Kalau reklamasi, wajib ditolak. Kenapa? Karena langgar aturan. Banyak warga asing lagi yang rencana mau nempati. Begitu juga Alexis yang sediakan wanita impor. Karena mereka tak taat aturan.
Calon tukang cendol dan pedagang sayur yang tak langgar aturan, gak nyolong uang rakyat, gak merusak moral bangsa, dan mereka warga negara asli alias pribumi, mosok mau ditolak ke Jakarta? Emang Jakarta itu ibu kota Indonesia atau China sih ? (Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)
"Operasi yustisia selama ini tidak adil, karena yang hampir tersasar selalu yang di bawah, yang tertangkap itu selalu yang di bawah," kata Anies di Kalideres, Jakarta Barat, Senin (3/9/2019).
Menurutnya, semua warga negara Indonesia tidak boleh dibedakan antara kaya miskin, tengah, atas atau bawah.
"Kita yakin bahwa mekanisme pasar tenaga kerja akan terjadi, ketika di situ ada lapangan pekerjaan, orang akan mencari pekerjaan, ketika tidak ada lapangan pekerjaan dia akan mencari ke tempat lain yang ada lapangan pekerjaan," kata Gubernur.
Anies mengatakan, datangnya orang ke suatu kota, karena adanya lapangan pekerjaan. Sekarang terlihat pembangunan dimana-mana, pembangunan insfrastruktur, tujuannya adalah supaya pusat pertumbuhan ekonomi ada di banyak tempat.
"Kami percaya bahwa ke depan yang namanya pergerakan kota tetap terjadi urbanisasi, tapi belum tentu jakartanisasi, kalau dulu urbanisasinya itu ke jakarta kalau sekarang urbanisasi ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia," katanya.
Anies meminta kepada warga silakan lapor bila datang ke DKI seperti juga warga-warga yang lain. Saat Pemprov DKI tidak melakukan operasi penangkapan-penangkapan karena memang tidak perlu ada yang ditangkap.
Semua warga negara Indonesia berhak untuk bergerak kemana saja selama mereka berada di wilayah Indonesia, karena WNI bisa kemana saja. Rasanya aneh, kata Anies, kalau di terminal mereka diperiksa karena bukan penduduk setempat.
Hal tersebut mengingatkan masa apartheid, dimana dulu mungkin dianggap normal, dimana orang dibedakan berdasarkan warna kulit. Ada juga masa dulu memilah orang berdasarkan KTP itu dianggap normal, padahal itu nggak normal, katanya.
"Tahun lalu tidak ada operasi yustisia juga dan ini sebenarnya menggambarkan perkembangan ekonomi. Kita berharap dengan ada pembangunan di banyak wilayah di Indonesia maka lapangan pekerjaan pun tersedia di banyak tempat," kata Anies.(plt)
Ridwan Kamil: Jangan ajak teman ke Jabar jika tak punya skill
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengimbau warga Jawa Barat yang mudik ke kampung halamannya untuk tidak membawa teman-temannya untuk mengadu nasib ke Bandung jika tidak memiliki skill atau kemampuan yang mumpuni.
Menurutnya, urbanisasi yang berlebihan akan berdampak negatif bagi anggaran yang dimiliki pemerintah kota setempat.
Emil menambahkan, anggaran pemerintah kota tersebut seharusnya ditujukan untuk warga setempat. Sehingga jika terdapat pendatang yang tidak memiliki kemampuan, maka akan membebani anggaran pemerintah.
“Dampaknya kalau tidak punya skill tidak punya biaya dia membebani anggaran sosial dari pemerintah kota setempat yang sebenarnya lebih banyak ditujukan untuk warga yang sesuai KTP.
Jadi sangat memberi beban yang berlebihan, saya kira jangan kecuali punya skill atau punya modal memulai hidup dengan lebih baik,” kata Gubernur kepada wartawan di Terminal Cicaheum, Sabtu (1/6/2019).(swm)