JARILANGIT.COM - Rencana pemindahan Ibukota negara sebagai pusat pemerintahan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak mengedepankan skala prioritas yang lebih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dalam postingan akun instagramnya @fahrihamzah pada Kamis (2/5).
"Jangan bercanda soal Ibukota, bisa durhaka. Ibukota bisa bicara seperti ibu kita," kata Fahri.
Fahri menilai wacana pemindahan Ibukota negara bukan perkara mudah dan sepele. Selain memerlukan diskursus panjang dan matang, pemindahan Ibukota harus dikerjakan oleh seorang negarawan.
"Membangun Ibukota bukan pekerjaan mandor atau kontraktor. Jangan ngawur," tegas Fahri.
"Selesaikan defisit BPJS dulu supaya pelayanan kesehatan jangan terbengkalai. Bayar gaji guru, angkat guru honorer, bangun ruang kelas dan perbaiki ruang sekolah, itu lebih prioritas! Banyak lagi (yang lainnya)," demikian Fahri.
Bikin 1 Kabupaten Saja Gak Punya Uang, Dasar Esemka !
Melalui cuitan di akun Twitternya, Fahri mengingatkan bahwa sejak Jokowi berkuasa 2014 lalu pernah menghentikan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan alasan tak ada dana.
“Zaman Pak Jokowi dan Pak JK, pemerintah menghentikan pemekaran DOB (daerah otonomi baru) alasan enggak punya uang," kata Fahri, Selasa (30/4).
Dengan alasan tersebut, ia pun tak habis pikir dengan rencana Jokowi yang hendak memindahkan Ibukota.
Sebab, pemindahan Ibukota membutuhkan dana yang tak sedikit.
"Bikin 1 kabupaten aja enggak punya uang, ini mau bikin Ibukota. Dasar Esemka,” imbuhnya.
Berdasarkan analisa Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), butuh setidaknya Rp 466 triliun untuk mewujudkan hasrat calon presiden petahana itu.
Bappenas pun sebelumnya pernah mengungkapkan dua skema yang diusulkan dalam pemindahan Ibukota. Yakni skema rightsizing dengan biaya yang diperlukan sekitar Rp 323 triliun. Sedangkan skema non-rightsizing membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun. (rmo)