JARILANGIT.COM - Cawapres Sandiaga Uno menilai sejumlah aspek pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 harus dievaluasi. Menurutnya, evaluasi yang menyeluruh itu akan mewujudkan suatu pesta demokrasi yang jujur dan adil sesuai dengan asasnya.
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi telah secara resmi mengajukan gugatan ke MK pada Jumat (24/5). Tim Hukum BPN ini dipimpin langsung oleh Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Hashim Djojohadikusumo yang adalah adik kandung Capres Prabowo Subianto.
Sandi menambahkan, proses demokrasi ke MK ini menjadi salah satu harapan rakyat yang menginginkan perubahan dan kesejahteraan ekonomi. Bahkan, ia juga menyebut langkah mengajukan gugatan merupakan tuntutan dari rakyat yang kecewa dengan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Ini harus secara serius dan tuntas diperbaiki untuk memastikan demokrasi kita yang tidak terus terciderai," pungkasnya.
"Hari ini kami, Prabowo-Sandi mengajukan gugatan secara resmi melalui Mahkamah Konstitusi. Jalan ini kami tempuh sebagai bentuk tuntutan dari masyarakat, tuntutan rakyat Indonesia atas kekecewaan dan keprihatinan rakyat terhadap pelaksanaan pemilu," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5) malam.
Sandi menambahkan, pelaksanaan pesta demokrasi yang baru saja dilalui tidak berjalan sebagai mana mestinya. Hal itu tercermin dari banyaknya laporan terkait ketidakadilan baik sebelum, sesudah maupun setelah hari pencoblosan 17 April.
"Sangat sulit untuk mengatakan bahwa pemilu kita sudah berjalan baik, jujur dan adil. Kami mendapatkan berbagai laporan dari anggota masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami banyak ketidakadilan yang terjadi selama pelaksaan pemilu kemarin," jelasnya.
Pasangan Capres Prabowo Subianto itu menegaskan, sikap rakyat Indonesia sangat jelas yaitu ingin berkontribusi dalam menentukan nasib bangsa dan negara.
"Rakyat sangat bersemangat karena ingin memperbaiki kesejahteraan mereka sehari-hari yang sampai sekarang dirasakan semakin sulit," tegasnya.
Oleh karenanya, ia berharap proses demokrasi yang kini masuk tahap sengketa Pemilu dapat mewujudkan kehendak rakyat yang menginginkan perubahan tersebut. (edt/rmo)