Pemprov DKI Bakal Garap Sembilan Proyek Infrastruktur, Dananya Rp 517 Triliun
Pemprov DKI Bakal Garap Sembilan Proyek Infrastruktur, Dananya Rp 517 Triliun

Pemprov DKI Bakal Garap Sembilan Proyek Infrastruktur, Dananya Rp 517 Triliun

Dari sembilan proyek besar tersebut, hanya tujuh yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sedangkan dua proyek harus ditangani langsung Pemprov DKI Jakarta



JARILANGIT.COM - Gubernur Anies Baswedan yakin hingga tahun 2030, sembilan proyek infrastruktur Ibukota bisa tuntas. Saat ini pemprov tengah menyusun skema pembiayaannya. Total dana untuk membiayai semua proyek Rp517 triliun.

Dari sembilan proyek besar tersebut, hanya tujuh yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sedangkan dua proyek harus ditangani langsung Pemprov DKI Jakarta yakni masalah peremajaan angkutan kota serta pengendalian banjir.

Anies mengaku sejak awal pihaknya berencana memanfaatkan investasi dari swasta untuk mendanai proyek ini. “Opsi pendanaannya kita sedang bicarakan. Nanti sesudah fix setiap aspek, nanti kita akan beritahukan,” ujarnya, Kamis (11/4).

Sembilan proyek itu yakni pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer senilai Rp 214 triliun, Pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer senilai Rp 60 triliun.

Pengembangan panjang rute Transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp10 triliun. Pembangunan jaringan rel elevated loopline sepanjang 27 kilometer senilai Rp 27 triliun.

Penyediaan pemukiman hingga 600 ribu unit (fasilitas pembiayaan 30 persen) senilai Rp 90 triliun. Peningkatan cakupan air bersih hingga 100 persen penduduk Jakarta senilai Rp 27 triliun.

Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk Jakarta senilai Rp 69 triliun. Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20 ribu unit senilai Rp 4 triliun dan Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun.

KERJASAMA

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang B menyebutkan, beberapa bisa dibiayai dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha maupun fasilitas pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah yang tersedia di Bappenas.

“Usulan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun infrastruktur sampai tahun 2030 sedang kami dorong untuk diarahkan mayoritas tidak mengandalkan APBN/APBD. Namun, mengandalkan kerja sama pemerintah badan usaha maupun partisipasi swasta secara penuh,” ujar Bambang. (pkn)
 
Pilih sistem komentar sesuai akun anda ▼
Blogger

No comments

» Komentar anda sangat berguna untuk peningkatan mutu artikel
» Terima kasih bagi yang sudah menulis komentar.