JARILANGIT.COM - Sungguh ironis. Di tengah calon jemaah haji di dalam negeri antre panjang menunggu kepastian kapan berangkat, pemerintah justru tak memaksimalkan kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi. Sebanyak 524 kursi dibiarkan kosong.
Karuan saja, DPR mendesak pemerintah mengevaluasi dan mengaudit menyeluruh sistem penyelenggaraan haji.
Melansir dari poskota, “Kementerian Agama bersama Badan Penyelenggara Haji Indonesia dan Badan Pengelola Keuangan Haji harus melakukan itu, sehingga kuota haji di masa datang bisa dimaksimalkan,” tegas Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), Jumat (9/8/2019).
Bamsoet mengatakan, tiga institusi tersebut harus menyiapkan solusi alternatif dalam memanfaatkan seluruh kuota haji secara maksimal.
Masih adanya sisa sebanyak 524 kuota haji tak terpakai, sambung Bamsoet, karena berbagai faktor. “Seperti adanya calon haji yang wafat, sakit, urusan kantor dan sejumlah alasan lainnya,” paparnya.
Seperti diketahui, Indonesia pada tahun ini mendapatkan kuota tambahan 10 ribu jemaah. Sehingga pada 2019 ini, total kuota haji Indonesia sebanyak 231 ribu jemaah.
Data yang disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, kuota haji tak terpakai pada 2016 mencapai 759. Kemudian pada 2017 ada 935 kuota. Begitu pula 2018, ada 648 kuota.
Sementara tahun ini ada 524 kuota haji yang tidak terpakai. Dari jumlah ini, diantaranya kuota haji reguler dan empat haji khusus.
Sebelumnya, Tim Pengawas Haji DPR sempat mempersoalkan kuota haji Indonesia yang tak terpakai seluruhnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzili menyesalkan adanya regulasi tentang pemanfaatan kuota haji yang tak terpakai. Dia pun berharap Menteri Agama mengevaluasi masalah kuota haji yang tak terpakai tersebut. .
“Saya kira perlu ada solusi karena jumlahnya lebih dari 200 orang. Ini cukup banyak jumlahnya. Pak Menteri perlu mengevaluasi,” kata anggota tim pengawas haji DPR itu, saat rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2019 di Hotel 308 di kawasan Raudhah, Makkah.
Sebanyak 60 orang anggota DPR yang bertolak ke Tanah Suci untuk mengawasi haji sudah banyak mengkritik. Karenanya bila ada kuota yang tak terpakai lebih dari 60 kursi, hal itu pantas menjadi perhatian.
“Katanya anggota DPR menghabiskan jatah alokasi kuota haji, padahal masih banyak 520 kuota haji regular yang tak termanfaatkan,” tegas Ace.
Ace memilih berbaik sangka. Umpamanya, ada kuota haji yang tidak terpakai karena terdapat jamaah yang membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci pada detik-detik terakhir. “Misalnya, karena sakit atau hal yang lain,” ujarnya.
Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh menyesalkan adanya kuota jemaah haji yang tak terpakai setiap tahun. Ini diketahui dari sistem e-hajj terkini.
“Saya suka buka sistem e-hajj. Terakhir saya buka itu 31 Juli. Data yang muncul di situ selama saya bertugas tiga tahun, ada kuota yang tidak terpakai. Ini jumlahnya dua kali lipat dari kuota Brunei,” beber Agus. (rizal/pk)