Menurut KGP, saat ini keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat negara bertolak belakang dengan keinginan rakyat. Ia mencontohkan masalah kemelut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengundang kontroversi.
“Mau didemo seperti apapun KPK atau ketua KPK terpilih, tetap saja fungsi KPK berjalan apa adanya. Karena semua ada di tangan presiden. Dan bangsa ini sudah terbiasa dibohongin hidupnya sejak 1999 ketika pak Harto lengser,” kata KGP, di Malang, Selasa (17/9/2019).
Ia juga melihat banyak terjadi keanehan pada ribut soal KPK. Persoalan terpilihnya Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK misalnya. Bagaimana bisa sampai internal KPK menolak keberadaan mantan Kapolda Sumatera Selatan ini.
Ia juga melihat keanehan saat munculnya revisi UU KPK berbarengan dengan proses pemilihan pimpinan KPK. Untuk masalah revisi UU KPK, KGP bahkan menyebut bahwa aksi yang terjadi terkait masalah ini adalah aksi bayaran semata.
“Bapak Irjen Pol. Firli ditolak oleh mayoritas orang dalam KPK sendiri. Dan anehnya, ada demo bayaran yang pro Revisi Undang-Undang KPK. Jadi, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama ada kepentingan identitas omong kosong atau semu,” ujar KGP.
Ki Gendeng menerangkan, awal mula didirikannya KPK karena banyak pihak yang mempertanyakan independensi aparat hukum yang ada. Ia menjelaskan bahwa ada dugaan kasus-kasus yang ditangani oleh aparat hukum cenderung bisa dinegoisasikan. Ketidakpercayaan publik inilah yang membuat berdirinya KPK.
“Memang awalnya dibentuk KPK karena ada dugaan di Kejaksaan dan kepolisian bisa mendelapan enamkan (dinego-red) kasus. Tapi belakangan, KPK diduga juga ada kubu yang memanfaatkan sikon itu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” tutur KGP.
Bagi KGP, silang sengkarut masalah KPK ini tidak terlalu mengherankan, mengingat kondisi negara pun tidak jauh berbeda situasinya. Menurutnya, saat ini kondisi negara Indonesia babak belur karena tidak adanya kepastian hukum. Jika dibiarkan, maka bangsa ini tinggal menunggu proses kehancurannya saja.
“Kalau mau jujur, bukan KPK saja yang di jurang kehancuran. Tapi memang negara ini pun dalam sikon babak belur karena hukum sudah diperjual-belikan. Dan bangsa ini sedang menunggu kehancuran,” tegas KGP.
Menurutnya, kondisi ini diperparah dengan kondisi “Cinaisasi” yang marak terjadi di Indonesia. Ia melihat, sudah tidak ada lagi pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan masional. Yang ada hanyah saling sikut untuk memenuhi kepentingan pribadi.
“Apa lagi sekarang negara dalam sikon Cinaisasi yang tak terkendali. Dimana sesama anak bangsa tak lagi sadar mana kepentingan nasional dan mana kepentingan isi perut,” lanjutnya. (OSY)
Foto Ilustrasi twitter.