JARILANGIT.COM - Direktur eksekutif Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD), Marthen Y. Siwabessy, menyayangkan kondisi sosial politik yang saat tengah terjadi pascapemilu 2019 diselenggarakan. Dia mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiap saat mempertontonkan kecurangan kepada masyarakat.
“Belakangan ini hampir tiap menit rakyat Indonesia di sajikan tontonan berbagai macam kecurangan, kecerobohan, kesengajaan, yang justru di lakukan oleh penyelenggara pemilu,” katanya di Jakarta, hari ini (24/4).
Dia menyayangkan, rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini hanya dijadikan sebagai korban dari kebrutalan praktik politik dalam perebutan kekuasaan.
Lebih jauh, Marthen mempertanyakan anggaran pemilu dengan angka besar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kata dia, dana yang tak sedikit pun masyarakat hanya diberikan tontonan kecurangan.
“Dengan biaya pemilu sekitar Rp25 triliun Rupiah rakyat Indonesia hanya di sajikan drama pembajakan terhadap demokrasi dan hak konstitusional serta pertunjukan manipulatif yang di lakukan oleh lembaga2 survei,” imbuhnya.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa advokat yang tergabung dalam PAPD akan mengambil langkah hukum untuk menyelamatkan demokrasi dari ambisi ingin berkuasa.
“Terkait dengan berbagai penyimpangan dan tidak profesionalnya kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu, PAPD akan mengambil langkah hukum demi penyelamatan demokrasi dan penyelamatan terhadap hak konstitusional warga negara dari upaya pembajakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu,” tegasnya.
Lebih jauh dia menjelaskan bahwa Rp25 triliun dana pemilu kali ini hanya menghasilkan ketidakpastian, kebohongan, dan perpecahan diantara sesama anak bangsa. (Muhajir)