JARILANGIT.COM - Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo saat hadir dalam acara Temu Silaturahmi dengan Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah di Semarang disebut oleh Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai raja infrastruktur Indonesia.
Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) dalam acara Temu Silaturahmi Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah dengan Calon Presiden RI Periode 2019-2024 di MG Setos, Semarang, Sabtu (2/2/2019), mengatakan bahwa raja infrastruktur di Indonesia adalah Jokowi.
"Malaikat pun tahu, raja infrastruktur di Indonesia adalah Jokowi," kata Hendi. (we)
Nah setelah ada raja infrastruktur muncul lah ratu utang...
Sri Mulyani Indrawati nampaknya memperhatikan umpatan ratu utang yang ditujukan kepada menteri keuangan. Pasalnya, pada suatu kesempatan ia menyinggung hal tersebut.
Menkeu sebagai ratu utang merupakan kritikan Rizal Ramli lantaran jumlah utang pemerintah terus bertambah. Per April 2019, utang pemerintah bertambah ratusan triliun jika dihitung dari April 2018
Beberapa hari lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti dua rapat di gedung dewan perwakilan rakyat (DPR) Indonesia. Rapat pertama adalah paripurna dan kedua terkait badan anggaran.
Dalam rapat banggar Sri Mulyani menyampaikan saat ini mengurusi keuangan negara harus punya perhitungan yang seefisien mungkin, kebijakan populer juga ia ambil untuk mengelola anggaran negara.
Saat rapat, salah seorang anggota DPR menyampaikan ruang kerja di DPR berukuran 4 x 6 dan ditempati oleh 9 orang dan dibutuhkan ruang kerja yang lebih besar. Menanggapi hal tersebut Sri Mulyani mengatakan jika DPR dipilih oleh rakyat untuk mewakili suara rakyat dan memiliki hak sesuai budget.
"Hak budget itu kan perlu diatur, dan ada peraturan yang akan diajukan dalam RAPBN atau ekonomi makro, nanti pak Presiden menyampaikan dalam bentuk RUU APBN pada Agustus, itu program pemerintah yang diusulkan ke DPR yang membutuhkan implikasi anggaran dan bagaimana biayanya," ujar Sri Mulyani di ruang Banggar, DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Dia meyakini di DPR banyak aspirasi masyarakat yang ditampung dan diperjuangkan sehingga masuk dalam nota keuangan tersebut. Menurut dia, untuk pembangunan daerah seluruhnya harus ditata dan pemerintah sudah memiliki rancangan dan proposal terkait anggaran tersebut.
Menurut Sri Mulyani, saat ini pemerintah selalu patuh mengajukan anggaran melalui DPR.
Dia mengatakan, konsekuensi yang didapatkan adalah mulai dari defisit yang bertambah, pajak yang semakin tinggi. Hingga kebijakan populer yang diambil oleh pemerintah.
"Itu juga nanti kena periksa oleh bapak ibu juga, atau utangnya makin tinggi, nah itu yang selalu dituduh sama masyarakat, saya selalu disebut ratu utang. Padahal ini konsekuensi untuk mengelola APBN dalam UU di situ semuanya sudah terwadahi, dari sisi prioritas baik pemerintah, DPR baik partai maupun individual," ujarnya.
Kritik demi kritik ke pemerintah soal utang banyak menyasar ke Menteri Keuangan (Menkeu). Mereka yang pernah menyerang Menkeu soal utang tercatat dari Prabowo Subianto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, hingga mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli.
Pernyataan keras yang mengundang perhatian adalah dari Prabowo Subianto. Capres 02 itu menyebut Menkeu sebagai menteri pencetak utang.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyoroti soal utang pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam mencicil utang tersebut.
Hal tersebut dikatakan Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
"Masalah pengelolaan utang, mencegah krisis secara dini ini harus diselesaikan. agar ketahanan ekonomi kuat," kata Zulkifli.
Sementara Prabowo Subianto, saat menjadi pembicara di acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (26/1/2019), Prabowo mengkritik pemerintah karena jumlah utangnya terus bertambah.
Bahkan, Prabowo menegaskan jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang.
"Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," ujar Prabowo pada saat itu.
Dan yang paling anyar, kritikan tersebut disampaikan Rizal Ramli yang merupakan ekonom senior sekaligus Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
Dia bilang, Menteri Keuangan adalah Ratu Utang. Hal tersebut dikarenakan jumlahnya yang setiap bulan bahkan tahun ke tahun terus bertambah.
Kritikan tersebut disampaikan lewat cuitan Twitter-nya.
Jumlah utang pemerintah selalu menjadi perbincangan yang hangat. Banyak kalangan yang berdebat lantaran jumlahnya yang tembus Rp 4.000an triliun.
Bahkan, utang pemerintah yang terus bertambah setiap tahunnya membuat menteri keuangan disebut sebagai menteri pencetak utang hingga ratu utang.
Jika ditarik selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK), berapa jumlah kenaikan utang pemerintah?
Jokowi dan JK resmi menjabat pada kuartal III-2014. Pada saat itu total utang pemerintah sebesar Rp 2.601,72 triliun. Data paling baru, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 4.528,45 triliun per April 2019. Dengan demikian, total utang pemerintah selama era kepemimpinan Jokowi-JK bertambah Rp 1.926,73 triliun. (det)