JARILANGIT.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelisik soal dugaan korupsi terkait Apel Kebangsaan yang diduga menggunakan APBD Jawa Tengah sebesar Rp 18 miliar. Kasus dugaan korupsi itu dilaporkan Advokat Bela Keadilan (Abeka) Jateng.
Untuk diketahui, Acara Apel Kebangsaan bertajuk "Kita Merah Putih" yang dihelat di empat lokasi di Kota Semarang pada 17 Maret 2019 memang banyak disorot berbagai pihak. Hal itu lantaran acara yang hanya berlansung selama enam jam itu memakan biaya fantastis sebesar Rp 18 miliar.
Ratusan pengacara yang tergabung dalam Advokat Bela Keadilan (Abeka) mendatangi kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah, Rabu (20/3/2019). Alasan mereka datang ke kantor tersebut untuk meminta rincian penggunaan dana Apel Kebangsaan yang memakai dana APBD Jawa Tengah sebesar 18 miliar.
Hanya saja, kedatangan Abeka tidak bisa menemui Kepala Kesbangpol Achmad Rofai, surat pun diberikan kepada staf pegawainya.
"Kami sampaikan surat resmi kepada Kesbangpol, biar nanti dibaca sama Kepala Kesbangpol apa keinginan kami," kata Budi Kiyatno, Ketua Abeka Jateng di Kantor Kesbangpol, Rabu (20/3/2019).
Ini Penjelasan Gubernur Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan, pengadaan anggaran untuk pelaksanaan acara Apel Kebangsaan bertema "Kita Merah Putih" yang mencapai Rp18 miliar, sudah sesuai prosedur.
"Kami sangat transparan, maka siapa pun bisa melihat. Soal tidak sepakat dengan jumlahnya, ya monggo, tapi kami harus menghadirkan seluruh masyarakat di Jawa Tengah," kata Ganjar, Selasa (19/3/2019).
Menurut Ganjar, besar kecilnya anggaran kegiatan itu bersifat relatif karena acara yang digelar di Lapangan Pancasila, kawasan Simpang Lima, itu dihadiri sampai 130.000 orang dan berasal dari 35 kabupaten/kota.
Jika ada asumsi atau tuduhan dari sejumlah pihak bahwa dana penyelenggaraan itu dikorupsi, Ganjar secara tegas menjawab hal itu tidak benar.
"Kalau anda tahu, (dana) itu untuk mereka semua. Target pengunjung 100 ribu orang, dihitung lagi ternyata 130 ribu orang. Kalau kami mau sembunyi sembunyi tak kami buka kok, makanya semua orang bisa buka, itu hebatnya (transparansi) Jawa Tengah," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu terbuka untuk dikritisi berbagai pihak. "Soal tidak sepakat jumlah anggaran tak apa-apa, tapi kami bisa jelaskan," tukasnya. seperti dilansir dari suaracom