Indonesia merupakan negara yang besar, memiliki kekayaan alam yang melimpah mulai dari hasil tambang seperti batu bara, timah, bijih besi, minyak bumi, tembaga, emas, nikel ditambah dengan hasil hutan dan laut yang melengkapi kekayaan alam di Indonesia.
Hingga terdapat ungkapan dalam sebuah lagu, "bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu, orang bilang tanah kita tanah syurga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman .
Selain itu Indonesia juga memiliki Penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk 269 juta jiwa. Dengan Kekayaan Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Indonesia, merupakan modal besar bagi Indonesia menjadi sebuah negara maju, mandiri bahkan mampu bersaing dengan negara-negara maju di dunia saat ini.
Faktanya, kekayaan yang dimiliki tak memberikan masyarakat kesejahteraan dan kemakmuran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di RI mencapai 25,67 juta orang pada september 2018. Selain itu juga Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran (TPT) per Februari 2019 berada di angka 5,01 persen atau 6,82 juta orang dari tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia.
Mahalnya kebutuhan pokok, sulitnya mencari pekerjaan ditambah dengan beban pajak yang rutin dipungut pemerintah kepada masyarakat akibat negara menanggung hutang yang mencapai Rp 5.528 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS).
Ketidakmampuan negara membayar hutang serta bunganya tersebut akan dibebankan kepada masyarakat Indonesia untuk membayarnya lewat pajak. Semua hal ini menjadi sebagian faktor yang menyebabakan ketidaksejahteran dan ketidakmamuran masyarakat.
Dilansir dalam RMOL.id pertumbuhan hutang selama Mei 2018 hingga Mei 2019 cukup mengagetkan. Karena, hutang tumbuh mencapai Rp 402 triliun. Jika dibagi dengan jumlah hari selama satu tahun, maka hutang tersebut tumbuh sebesar Rp 1,1 triliun setiap harinya. Menurut Direktur Lingakar Survei Perjuangan (LSP) Gede Sandra Dalam menyikapi besaran hutang yang kian menumpuk.
Gede Sandra menyindir kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menurutnya secara konsisten mempertahankan dua rekor. Pertama, pertumbuhan hutang pemerintah di atas Rp 1 triliun/hari. Dan yang kedua, pertumbuhan hutang selalu melebihi pertumbuhan ekonomi . Atas alasan demikian, Gede Sandra menilai bahwa Sri Mulyani layak dinobatkan sebagai ratu hutang.
Ditambah, jika merinci anggaran belanja pemerintah hingga Juni 2019. Disebutkan bahwa pembayaran bunga hutang mencapai Rp 127,1 triliun atau tumbuh positif 13 persen. Sementara subsidi hanya sebesar Rp 50,6 triliun atau turun minus 17 persen. Ini artinya subsidi yang menjadi hak rakyat Indonesia yang masih sulit kondisi hidupnya dikorbankan Sri Mulyani untuk bayar Hutang bagi para investor.
Pemerintah sebagai pelayan rakyat seolah tak peduli akan hal yang menimpa rakyatnya. Bahkan saat ini mereka hanya sibuk berebut kursi kekuasaan untuk melanggengkan kepentingan pribadi, kelompok maupun partai mereka. Bertahun-tahun memimpin Indonesia nyatanya tak mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.
Kegagalan mereka dalam mengurusi urusan rakyat menegaskan bahwa model sistem sekuler-kapitalis terus mereka pertahankan dalam mengatur Indonesia.
Sistem yang menanggalkan peran Tuhan ikut campur dalam membuat kebijakan serta tak memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kepentingan para kapital merupakan hal yang paling utama dalam sistem ini. Walaupun harus mengorbankan nasib rakyat demi mewujudkan kepentingan tersebut.
Menumpuknya hutang dikarenakan negara harus membiayai pembangunan infrastruktur serta menutupi defisit anggaran pendapatan belanja negara. Dengan menyerahkan kekayaan alam Indonesia dikelola pihak investor asing, telah membuat Indonesia kehilangan pos pemasukan yang besar.
Hal ini juga membuktikan keberpihakan pemerintah kepada para kapital. Sehingga wajar pemerintah akan semakin meningkatkan beban pajak kepada rakyat dan memangkas subsidi yang menjadi hak rakyat untuk dialokasikan membayar hutang negara.
Maka mustahil kejahteraan hadir dari rezim dan sistem yang bobrok. Sehingga berapa kali pun wajah rezim berubah dalam kancah pemilu selama yang diusung sistem yang rusak tak akan memberikan sebuah perubahan yang selama ini dinantikan rakyat.
Penulis : Dina Evalina (Aktivis Dakwah)