JARILNAGIT.COM - Keputusan Jokowi yang tak memberikan Jaksa Agung untuk Partai Nasdem mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Daniel Johan menyatakan, jabatan orang nomor satu di korps Adhyaksa itu memang sebaiknya dipegang oleh orang non parpol.
“Jaksa agung baiknya dijabat profesional nonpartai,” katanya, dikutip dari JPNN, Rabu (14/8/2019).
Dia beralasan, penegakan hukum harus dilakukan dengan adil bagi setiap rakyat Indonesia.
Karena itu Jaksa Agung harus terbebas dari konflik kepentingan dengan memilih sosok dari nonpartai.
“Penegakan hukum harus tegak lurus berdasarkan UU dan keadilan,” tutur Daniel.
Sebelumnya, Jokowi memastkan tak akan memberikan jabatan Jaksa Agung kepada kader partai politik.
Pernyataan Jokowi itu sekaligus menjawab polemik posisi Jaksa Agung akan diisi profesional atau kader parpol.
“Pasti bukan dari parpol,” ujar Jokowi saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8).
Meski demikian, Jokowi belum mau mengungkap nama Jaksa Agung yang dia pilih. Dia hanya memastikan tidak akan diisi oleh kader parpol.
Lalu, apa respon Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh?
“Apapun itu terserah bapak presiden. Oke,” singkat Surya Paloh ditemui di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Ia menyatakan, formasi Kabinet Indonesia Kerja (KIK) adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden dan tak bisa diganggu gugat.
Termasuk siapa saja orang-orang yang akan menjai pembantunya selama lima tahun ke depan.
Atas alasan itu, Surya Paloh menegaskan bahwa partainya sepenuhnya menyerahkan den mendukung penuh apapun keputusan presiden.
“Apapun bentuknya itu hak perogratif presiden,” katanya.
Politisi yang dipanggil SP itu juga mengaku tidak masalah jika menjadi ketua umum parpol yang paling terkahir diberitahu soal posisi menteri.