JARILANGIT.COM - Pelaksanaan Upacara Bendera memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan RI, oleh Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pantai Maju, Jakarta Utara, Sabtu (17/8), membawa pesan tersendiri.
Ini adalah pertama kalinya upacara HUT RI digelar di lahan hasil reklamasi tersebut.
Dalam upacara tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dan Ketua DPRD Provinsi DKI Prasetyo Edi Marsudi sebagai pembaca naskah prokamasi.
Dalam pidatonya, Gubernur Anies menekankan, upacara digelar di Pantai Maju untuk mengirimkan pesan bahwa lahan tersebut bukan milik pribadi, melainkan milik Negara.
"Ini adalah lahan milik Negara Republik Indonesia. Di tanah ini, ada tanah Indonesia. Di air ini, ada air Indonesia. Inilah tanah air Indonesia. Dan pesan itu kita kirimkan kuat dari tanah yang baru kita saksikan ini," kata Anies dalam sambutan.
"Saudara-saudara sekalian turut menjadi saksi. Saudara-saudara sekalian turut menjadi bagian dari yang memastikan bahwa di Ibu Kota ada keadilan. Di Ibu Kota ada kepastian hukum," tambah Anies.
Sesuai tema peringatan HUT RI 'SDM Unggul, Indonesia Maju', Anies mengapresiasi penyelenggaraan upacara di kawasan Pantai Maju, yang merupakan lahan hasil reklamasi.
Hal tersebut diyakini sebagai menabuh genderang perang ke konglomerat 9 naga yang mendominasi lahan reklamasi. Tak hanya sampai disitu, dalam pidatonya, Anies juga menegaskan akan tetap membela kepentingan rakyat.
"Kita menyelenggarakan upacara secara khusus di lahan ini, di Pantai Maju, lahan hasil reklamasi. Ini adalah lahan yang ketika proklamasi dikumandangkan, belum ada tanah ini. Tapi, kita ingin kirimkan pesan kepada semua, bahwa ini bukan lahan milik pribadi. Ini adalah lahan milik Negara Republik Indonesia, tanah kita, dan kita ingin memastikan bendera Merah Putih pun berkibar di tanah ini," tutur Anies.
Dia juga menitipkan pesan, sebagai bangsa yang maju, masyarakatnya juga harus mandiri. Apalagi tantangan besar sudah ada di depan mata, keunggulan SDM harus benar-benar diperlukan.
"Mari kita isi kemerdekaan dengan peran nyata mewujudkan kemandirian, memperkuat persatuan dan kesatuan, meningkatkan kualitas pribadi dan daya saing. Sehingga, masyarakat Jakarta menjadi warga yang maju, berdaya saing di daerah global," tutup Anies.
Catatan lawas yang di kutip berdasarkan tulisan wartawan senior Hersubeno Arif yang di muat oleh kumparan dalam sebuah opininya..
Anies Baswedan Nekad Membunuh Naga
Bagi yang sudah lupa, atau pura-pura lupa, perlu diingatkan bahwa pembangunan pulau reklamasi dimulai pada akhir Oktober 2015. Pada saat itu yang menjadi Gubernur DKI adalah Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Menko Maritim yang saat itu dijabat oleh Rizal Ramli meminta agar dilakukan kajian menyeluruh sebelum dimulai pembangunan.
Pada akhir September 2015 Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti mengkaji penghentian sementara (moratorium) reklamasi. Reklamasi diusulkan hanya untuk pelabuhan, bandara, dan listrik. Di luar itu tidak boleh ada reklamasi untuk hotel, apartemen, mall, dan sebagainya.
Moratorum tersebut tidak menghentikan pembangunan beberapa pulau reklamasi. Pemprov DKI mempersilakan pembangunan jalan terus.
Pemerintah pusat melalui Rizal Ramli akhirnya menghentikan reklamasi karena pemerintah DKI belum melengkapi sejumlah dokumen.
Di tengah tarik menarik kepentingan tersebut Juli 2016 Rizal Ramli dicopot dari jabatannya. Dia diganti oleh Luhut Panjaitan.
Menko Maritim Luhut Panjaitan sebagai orang kepercayaan Jokowi dengan tegas menyatakan pembangunan pulau reklamasi jalan terus. Dia menyatakan pasang badan dan menantang pihak yang tidak setuju untuk adu data dengannya. Setelah itu pembangunan reklamasi seakan tak terbendung.