JARILANGIT.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penyerahan mandat pada Jokowi dilakukan karena dia merupakan kepala negara. Sementara, kelanjutan pemberantasan korupsi sulit dilakukan tanpa komitmen pimpinan tertinggi.
Sebelumnya, dua pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarief, menyerahkan mandatnya kepada Jokowi namun tetap bekerja seperti biasa. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang lebih dulu mengajukan pengunduran diri.
Hal itu dilakukan terkait calon pimpinan KPK terpilih dan revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah itu.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyerahan mandat pengelolaan KPK kepada presiden berangkat dari pemahaman bahwa Presiden merupakan pimpinan tertinggi dalam bernegara, termasuk pemberantasan korupsi.
"Dalam posisi Presiden sebagai kepala negara itulah KPK menyerahkan nasib lembaga ini ke depan pada Presiden," ujar Febri di Jakarta, Senin (16/9).
Di kutip dari cnn, Menurutnya, sulit untuk memberantas korupsi tanpa komitmen dan tanggung jawab pimpinan tertinggi. Atas dasar itu, KPK masih tetap menunggu tindakan penyelamatan dari Jokowi.
"Hal ini hanya bisa dilakukan jika ada komitmen kuat kita semua. Oleh karena itulah, rasanya tidak berlebihan jika kita menggugah kembali Pemimpin dan menitipkan harapan penyelamatan pemberantasan korupsi ke depan. Dalam konteks itulah KPK menyerahkan nasib KPK pada Presiden selaku kepala Negara," tutur Febri.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pemberian mandat tidak berarti terhentinya pekerjaan. Sembari bekerja, lanjut dia, Pimpinan KPK senantiasa menunggu perintah Presiden.
"Ya kita menunggu saja, enggak ada. Kita tetap bekerja seperti biasa, kita menunggu, ya. Iya menunggu, menunggu saja ya. Oke, kita pun hari ini masih melantik," ucap Agus usai melantik dua pejabat tinggi KPK di Kantornya, Jakarta (16/9).