Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan.
Bahkan Riza mengatakan, hingga saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun, jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta.
Dari sisi Pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun," ujarnya Riza saat diskusi dengan media di Kantor INDEF, Jakarta, Rabu (21/3/2018 / kompas)
Apa kata Kwik Kian Gie ?
“Utang negara sekarang sudah mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar Rp. 7000 triliun. Ketika Jokowi disumpah sebagai Presiden, utang negara sebesar sekitar Rp. 2.600 triliun. Dalam waktu 2 tahun dia menambah utang sebesar Rp. 1.000 trilyun atau sebesar 38,46 %. Ini peningkatan yang luar biasa dalam waktu 2 tahun saja,” ungkap mantan Menko Ekuin, Kwik kepada media, di Jakarta, baru-baru ini.
Dengan utang sebesar itu, keadaan negara sangatlah berbahaya, Kwik menilai bahwa ini akibat dari Negara yang dipaksa melakukan liberalisasi sejauh mungkin.
“Ini dilakukan yang tercermin dari perkembangan perundang-undangan kita dalam bidang ekonomi sejak terbitnya UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Baca buku karangan saya yang berjudul “Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan,” ujarnya.
Pada akhirnya dalam keadaan negara terlilit utang, Kwik mengatakan rakyat Indonesia akan menjadi korban, rakyat akan semakin dipersulit dengan pajak dan sebagainya.
“Sangat benar bahwa rakyat diperas oleh pemerintah sekarang, sebagai contoh melalui pajak. Pembiayaannya utang. Utang ini dibayar dari APBN yang 90 % dari pajak, di sinilah letak pemerasan kepada rakyat dalam memungut pajak yang lebih besar dengan berbagai macam cara dan ancaman-ancaman,” jelas Kwik.
Kwik juga berpendapat bahwa utang negara saat ini akibat dari ambisi Jokowi dalam bidang infrastruktur yang kebablasan. “Menurut saya agak ngawur. Intinya, infrastruktur dibangun tanpa perhitungan apakah ada yang akan menggunakannya?
Di mana-mana dibangun jalan tol yang mahal tanpa perhitungan. Apakah kalau sudah jadi akan ada yang memakai? Ada ruas di Papua yang kalau jadi, jumlah mobil di wilayah itu hanya 500 buah.
Jangan lupa bahwa kalau infrastruktur terbangun, harus keluar banyak uang untuk pemeliharaan (maintenance),” tegas Kwik.
Kwik menyarankan agar Rezim Jokowi bisa memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik. Bukan hanya pencitraan semata. ‘Pembangunan dilakukan dengan perhitungan yang matang tentang biaya dan manfaatnya (cost benefit ratio). Jangan asal pencitraan saja,” pungkasnya. (Lj)