JARILANGIT.COM - Mantan Menko Kemaritiman di Kabinet Kerja, Dr. Rizal Ramli mengatakan pembangunan infrastruktur era Jokowi menyisakan tiga masalah besar yang disebutnya dengan istilah 3-O : over supply, over price dan over borrow.
"Pak Jokowi betul, bangun infrastruktur all out ya, saking all outnya kunjungin proyek sampe 8 kali kayak mandor. Tapi hal itu meninggalkan trauma 3 biji yaitu Over Supply, Over Price dan Over Borrow," kata Rizal di Kampus Fisipol UGM, Sleman, Kamis (4/4), seperti dikutip Inilah.com.
Menurut Rizal, yang dimaksud over supply adalah, pengeluaran berlebihan terhadap suatu hal. Semisal, mega proyek pembangunan listrik 35 ribu Mega Watt. Sejak awal Rizal meminta proyek ini dievaluasi. Kalaupun terealisasi hanya akan merugikan PLN.
"Listrik katanya dulu rencananya 35 ribu mega watt, saya bilang nggak mungkin. Padahal 16 ribu (mega watt) aja sudah bagus, karena kalau sampai 35 ribu mega watt PLN akan rugi, ruginya karena harus bayar subsidi US$10,5 miliar kepada swasta setiap tahun," ucap ekonom senior ini.
Yang dimaksud over price, lanjut Rizal, misalnya pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN. Di mana, BUMN terkesan memahalkan setiap biaya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.
"Kedua adalah over price, karena yang ngerjakan BUMN. Terutama untuk jalan tol ya, BUMN ini biasa mark up atau memahalkan biaya, paling nggak 30 sampai 50%," ujarnya.
Sedangkan over borrow, dirinya menerangkan, karena BUMN tidak punya kecukupan dana namun dipaksa menggarap proyek infrastruktur. Akibatnya nekat berutang. Alhasil, utang BUMN saat ini, lumayan tinggi. Sedangkan kemampuan untuk dapat revenuenya, kecil sekali.
"Jadi return on equity (rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut) dan return on assetnya relatif rendah, dan bisa-bisa bermasalah kalau tidak dibenahi," sambung Rizal.
Karena itu, mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid ini, mengatakan, perlu adanya perubahan strategi oleh pemerintahan mendatang, , khususnya terkait pembangunan infrastruktur. Hal itu agar tidak menimbulkan trauma 3.O, bahkan trauma-trauma lainnya.
"Bagaimana caranya supaya di masa mendatang membangun proyek infrastruktur tapi nggak kena 3 O? Prinsipnya APBN hanya untuk membangun jalan negara yang gratis, seperti jalan Provinsi dan jalan Kabupaten," katanya.
"Kasih swasta saja (untuk pembangunan jalan tol), kita kasih internal right of return 11%, kita bantu bebaskan tanah. Karen uang APBN hanya untuk jalan Negara yang gratis seperti jalan Provinsi dan Kabupaten," imbuh Rizal.
Selain itu, Rizal menambahkan contoh penggunaan APBN yang salah adalah digunakan untuk membangun jalan tol seperti tol Pantai Utara (Pantura). Menurutnya, hal itu hanya akan menambah masalah negara dan menimbulkan rugi miliaran.
"Tapi untuk jalan komersil seperti tol berbayar jangan pakai uang APBN dong, itu menimbulkan masalah seperti hari ini. Misal jalan tol pantai utara, rugi setiap tahun Rp 300 miliar, sehari kan semiliar itu, coba sampai 10 tahun," ujarnya.
"Kedua, jalan di Palembang monorel, rugi sebulan Rp 9 Miliar. Jadi di masa Prabowo nanti tidak boleh lagi uang APBN untuk membangun jalan tol berbayar," pungkas Rizal. (Gisella Putri/rm/i/edt)