Bentrok Massa saat Pleno KPU Intan Jaya Papua, Polisi Terkena Lemparan Batu
Bentrok Massa saat Pleno KPU Intan Jaya Papua, Polisi Terkena Lemparan Batu

Bentrok Massa saat Pleno KPU Intan Jaya Papua, Polisi Terkena Lemparan Batu

Peristiwa ini terjadi saat kedua kubu sedang menunggu pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Kabupaten Intan Jaya



JARILANGIT.COM - Kericuhan terjadi antara para pendukung caleg DPRD Kabupaten Intan Jaya, Papua. Beberapa aparat kepolisian yang sedang memisahkan massa justru menjadi korban pelemparan batu.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (3/05/2019), saat kedua belah pihak sedang menunggu pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Kabupaten Intan Jaya, di Distrik Sugapa.

"Beberapa anggota menjadi korban pelemparan batu, namun tidak terluka parah," ujar Kapolsek Sugapa Ipda Patria Wanda Sigit, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat malam.

Ia mengatakan, kedua kubu sebenarnya membawa panah, namun beruntung polisi berhasil menenangkan keadaan sebelum senjata tersebut digunakan.

"Kericuhan tadi hanya lempar batu, panahnya belum sempat keluar karena kita langsung amankan," katanya.

Patria menilai, kericuhan terjadi karena masyarakat menduga adanya indikasi ketidaknetralan PPD soal jumlah suara.

Hingga kemarin pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten belum dimulai karena ada beberapa petugas Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tidak berada di Sugapa.

"Jadi kalau tidak ada PPD, KPU tidak mau ambil keputusan, karena takutnya ricuh, kan yang ada di lapangan PPD," tuturnya.

Hingga kini, kondisi di Sugapa sudah tenang karena sudah dilakukan mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Intan Jaya kepada kedua kubu.

Kepastian penundaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Kabupaten Intan Jaya juga disampaikan oleh anggota Komisioner Bawaslu Papua, Ronald Michael Manoach.

Menurutnya, keberadaan PPD saat pleno tingkat kabupaten adalah suatu hal wajib yang tidak dapat digantikan.

"Bawaslu merekomendasikan pleno ditunda karena sejatinya yang membacakan hasil rekap itu PPD, tapi PPD-nya tidak ada," tuturnya.

Keterangan foto : Masyarakat dari Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua, sedang melakukan demonstrasi di Kantor Bawaslu Intan Jaya untuk meminta hasil rekapitulasi suara di tempat mereka dikembalikan seperti semula karena ada kecurigaan petugas PPD setempat melakukan kecurangan, Jumat (3/05/219). KOMPAS.com/DHIAS SUWANDI
Penulis: Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi
Editor: Farid Assifa
Copyright Kompas.com
 
Pilih sistem komentar sesuai akun anda ▼
Blogger

No comments

» Komentar anda sangat berguna untuk peningkatan mutu artikel
» Terima kasih bagi yang sudah menulis komentar.