JARILANGIT.COM - Calon Presiden Prabowo Subianto mendesak segera dilaksanakannya audit teknologi informasi (IT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingat banyaknya kelemahan Sistem Informasi dan Hitung (Situng) KPU, dari “human error” hingga dugaan “human order”.
“Permintaan saya sederhana. Segera audit IT KPU. Kalau tidak, saya tidak akan menerima keputusan KPU yang penuh kecurangan,” katanya dalam pertemuan dengan wartawan asing dan perwakilan negara-negara sahabat di Jakarta, Senin.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kediamannya di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan, Prabowo juga menilai situng KPU banyak direkayasa serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Menjawab pertanyaan wartawan tentang kemungkinan membawa penyelesaian permasalahan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), Prabowo menyatakan pesimistis MK dapat menyelesaiakan permasalahan tersebut secara jujur dan adil.
Menurut mantan Danjen Kopassus itu, Pilpres 2019 adalah Pemilu terburuk dan memalukan sejak era reformasi mengingat banyaknya kecurangan yang menurut dia bukti-buktinya kasat mata.
Lebih dari itu, lanjutnya, Pemilu tahun ini telah menimbulkan banyak korban jiwa. Sampai saat ini dilaporkan sebanyak 440 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan 3.788 lainnya jatuh sakit.
Sementara itu Amin Rais selaku anggota Dewan Pertimbangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak menampik kemungkinan adanya “people power” jika keadilan dan kejujuran tidak didapatkannya.
“Saya siap turun ke jalan,” tegasnya pada pertemuan yang juga dihadiri Cawapres Sandiaga Salahudin Uno, Ketua BPN Prabowo-Sandi Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, Ekonom Rizal Ramli, dan mantan Sesmen BUMN Muhammad Said Didu.
Sebelumnya Ekonom Rizal Ramli menyatakan, kecurangan Pilpres secara terstuktur, sistematis dan massif, bahkan brutal terjadi sejak masa kampanye (dengan pengerahan Aparatur Sipil Negara), saat pencoblosan, dan saat penghitungan suara.
BPN Prabowo-Sandi sendiri telah melaporkan sebanyak 73.715 dugaan kecurangan Situng KPU ke Bawaslu serta meminta agar Situng dihentikan dan segera dilakukan audit forensik IT KPU. (mataram.antaranews)