JARILANGIT.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menilai, setiap orang tidak boleh dibiarkan seenaknya melakukan hasutan usai pemilu.
Dia mencontohkan, ada tokoh di luar negeri yang berupaya menghasut. Namun, dia tidak menyebut siapa tokoh yang dimaksud. "Apalagi tokoh di luar negeri, ngomong setiap hari, mengompori, menghasut masyarakat, untuk mengambil langkah-langkah inkonstitusional. Itu tidak diperkenankan," kata Wiranto di kantornya di Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019.
Menurut Wiranto, perlu langkah yang lebih tegas lagi terhadap pelaku penghasut usai pemilu ini. Termasuk, menutup akun media sosial yang melakukan pelanggaran itu. "Kalau perlu kita shutdown, kita hentikan, kita tutup, enggak apa-apa demi keamanan nasional, ada UU, ada hukum yang mengizinkan kita melakukan itu," ujar Wiranto.
Wiranto meminta, jajarannya untuk mengamati mana saja yang kira-kira sudah masuk kategori pelanggaran hukum. Dia menilai apa yang dilakukan pemerintah ini bukan sewenang-wenang.
"Maka ini nanti keluar dari rapat koordinasi bukan lagi dituduh sebagai kesewenang-wenangan pemerintah, bukan dituduh sebagai kesewenang-wenangan TNI Polri, bukan lagi dituduh langkah diktarorial dari pemerintah," ujar Wiranto.
Dia menegaskan, ini merupakan peringatan bagi pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu ketertiban. Menurut dia, ketegasan pemerintah juga untuk menjaga kesucian bulan Ramadan. "Sekali lagi demi tegaknya NKRI, demi masyarakat yang ingin damai, masyarakat yang ingin kedamaian di bulan suci Ramadan," kata Wiranto. (Lis Yuliawati, Reza Fajri/VIVA)
Keterngan Foto : © VIVA Menko Polhukam Wiranto (tengah) didampingi Jaksa Agung RI Muhammad Prasetyo (kiri), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kiri), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Mayjend TNI Djoko Setiadi (ketiga kiri), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.