JARILANGIT.COM - Pemerintah pusat tampaknya serius dengan wacana pemindahan Ibukota negara dari DKI Jakarta. Setelah sempat menuai pro dan kontra di kalangan tokoh dan masyarakat, Presiden Joko Widodo akhirnya hari ini bergerak untuk meninjau tempat-tempat yang berpotensi sebagai pengganti Jakarta.
Dalam unggahan Twitternya, Presiden Joko Widodo tampak menaiki pesawat kepresidenan dan hendak terbang ke Kalimantan.
"Meninggalkan Jakarta pagi ini menuju Kalimantan. Saya hendak meninjau beberapa lokasi yang menjadi alternatif Ibukota negara yang baru," kata Jokowi, Selasa (7/5).
Meninggalkan Jakarta pagi ini menuju Kalimantan. Saya hendak meninjau beberapa lokasi yang menjadi alternatif ibu kota negara yang baru. pic.twitter.com/MBdmQrPIqR— Joko Widodo (@jokowi) 7 Mei 2019
Jokowi menjelaskan, langkah tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk memindah Ibukota ke tempat lain.
Pemindahan tersebut dinilai perlu lantaran berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari sisi ekonomi, sosial politik, dan lingkungan sosial.
"Tiga daerah siap dengan lahan 80.000, 120.000, bahkan 300.000 ha. Yang dipilih kami putuskan setelah konsultasi dengan lembaga negara terkait," tandasnya.
Pemerintah serius soal pemindahan ibu kota negara. Sejak tahun lalu Bappenas mengkaji sisi ekonomi, sospol, dan lingkungan soal ini.— Joko Widodo (@jokowi) 7 Mei 2019
Tiga daerah siap dengan lahan 80.000, 120.000, bahkan 300.000 ha. Yang dipilih kita putuskan setelah konsultasi dengan lembaga negara terkait. pic.twitter.com/pZtE948Xbx
Staf Khusus Presiden: Pemindahan Ibukota Negara Harus Dikerjakan Bersama-sama
Apabila pemindahan ibukota negara benar-benar terwujud, maka keputusan tersebut dan tahapan-tahapannya harus menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai ini hanya menjadi agenda politik di tingkat elite.
Saat ini kajian-kajian terkait pemindahan ibukota terus dibahas dan dimatangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN (Bappenas).
"Nah, sekarang sudah ada, sudah ada kajian-kajian itu yang mungkin masih akan terus disempurnakan. Selebihnya adalah ini tidak boleh menjadi agenda elite saja. Ini tidak boleh hanya menjadi hasrat dari kelompok tertentu saja, tapi ini merupakan pantulan dari aspirasi semua pihak," jelas Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).
Dia mengajak seluruh elemen pemerintah mengambil peran dalam pengambilan keputusan ini. Dan seluruh pihak harus bergerak bersama demi kepentingan nasional ini.
"Mereka diharapkan terlibat dalam jenjang pengambilan keputusan. Sehingga nantinya ketika ini betul-betul menjadi keputusan nasional maka seluruh pihak tadi itu memiliki gerak yang sama," tandasnya.
Tentu, lanjut dia, jika ini dikerjakan secara bersama-sama maka ke depan taraf hidup masyarakat baik dalam segi ekonomi dan kesejahteraan akan menjadi berkualitas, karena semua elemen pemerintah ikut berperan dalam memindahkan ibukota.
"Memastikan bahwa Ini semua adalah kepentingan nasional dan merupakan arah kedepan pembangunan Indonesia untuk lebih memperdalam kualitas kehidupan," tutup Ahmad.(rmo)