JARILANGIT.COM - Banyak proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak sesuai peruntukan atau manfaatnya terhadap masyarakat. Contohnya adalah dari 65 proyek bendungan, namun hanya 7 yang berfungsi atau bermaanfaat untuk masyakarat sekitar bendungan.
"Ini kita anggap tidak efektif sehingga banyak yang sifatnya mubazir," kata Ketua Presidium Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP) Rusmin Effendi dalam diskusi publik berjudul “Anomali Proyek Infrastruktur Pemerintahan Presiden Jokowi” di Jakarta, Selasa (12/3/2019).
Banyaknya proyek yang menjadi mubazir menjadi persoalan. Karena menyangkut anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat. Apalagi Jokowi membangun setidaknya 245 proyek strategis nasional, mulai dari jalan tol, bandar udara, pelabuhan, bendungan, hingga proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.
Total dana yang digelontorkan mencapai Rp 4.197 triliun, di mana Rp 525 triliun di antaranya diambil dari anggaran negara.
Rusmin mengaku, pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Jokowi memang disambut positif banyak pihak. Namun, setelah empat tahun proyek berjalan, anomali muncul.
Ekonomi tak tumbuh signifikan karena tumbuh hanya seputaran 5%. Industri manufaktur, yang kerap menjadi kontributor terbesar perekonomian Indonesia, malah melesu. Sumbangannya kepada PDB turun dari 20,25% pada Kuartal II-2016 menjadi 19,93% pada Kuartal-III 2017.
"Kuncinya salah diperencanaan awal. Mungkin ada perencaan tapi tidak dilakukan secara matang. Ini yang kita anggap pemerintah gagal untuk merumuskan suatu kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar proyek. Misalnya ketika akan membangun Bandara Kertajati di Majalengka.
Apakah memang benar Bandara di Soekarno - Hatta sudah overload penerbangannya baik dalam jumlah penumpang atau pesawat. Harusnya dicari alternatif lokasi sebelum membangun di Kertajati. Misalkan di Bekasi," tambahnya
Perencanaan Lemah
Sementara itu Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan, perencaan proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi memang lemah. Seperti proyek LRT yang sudah hampir beres tapi keuangan belum jelas.
Padahal jika perencaan buruk maka akan berakhir buruk pula. Infrasruktur yang harus dibangun harusnya berkonsep maritim. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang harus disatukan.
"Pembangunan infrastruktur harusnya road mapnya maritim. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang berjumlah 17 ribu pulau yang harus disatukan oleh laut," jelasnya.
Faisal menuturkan, proyek infrastruktur yang saat ini dikerjakan juga dibiayai oleh BUMN - BUMN yang ditunjuk pemerintah yang modalnya juga didapat dari hutang. Saat ini hutang BUMN naik dari Rp500 triliun di era SBY naik menjadi Rp805 triliun di era Jokowi.
Hutang yang dilakukan BUMN sebagian besar dalam bentuk valas pendapatanya dalam bentuk mata uang rupiah tapi mengembalikanya dalam bentuk mata uang dolar.
Hutang akan tetap dilakukan, karena hutang bukan sesuatu yang najis untuk dihindari. Karena negara - negara maju dan kaya juga memiliki hutang yang nilainya besar dari anggaran belanja negaranya. Seperti hutang negara Jepang yang mencapai 253 persen dari, Malaysia 51 persen.
Sementara Indonesia 30 persen. Namun yang harus dilakukan Indonesia adalah harus kembali menajamkan pembangunan infrastruktur untuk mengintegrasikan masyarakat Indonesia. (hr)