KITA tentunya masih ingat, ketika dunia terperanjat melihat video camp penyiksaan kaum muslim Uighur yang dilakukan oleh pemerintah China. Negara-negara barat seakan tidak percaya apa yang dilakukan oleh Presiden Jinping dilakukan pada era globalisasi saat ini, dimana arus informasi hampir tidak bisa dibendung.
China yang mengaku dirinya sudah terbuka, namun ternyata masih melakukan pembatasan arus informasi atas represi yang dilakukan ke warga negaranya sendiri. Hampir semua negara mengecam tindakan tidak berkeprimanusiaan itu, penyiksaan-penyiksaan yang seharusnya sudah tidak boleh dilakukan kepada kaum minoritas ternyata praktik itu masih ada di China.
Semua itu baru terungkap ketika salah satu korban muslim Uighur berhasil melarikan diri sampai ke Kanada. Semua mengutuk tindakan China. Semua, kecuali pemerintah Indonesia.
Jokowi, sangat membutuhkan China. Tidak ingin membuat Jinping tersinggung, Ki Maruf Amin sebagai Ketua MUI saja tidak berkomentar apa-apa untuk mengutuk tindakan represif China kepada umat muslim di Uighur.
Takut tiketnya untuk hidup nyaman dirobek oleh Pemerintah China. Tapi sudahlah, toh itu hanya terjadi di China. Jauh dari Indonesia.
Namun rupanya keadaan itu sudah mulai terjadi di Indonesia pada tanggal 22 Mei 2019 kemarin. Beralasan untuk meredam emosi rakyat, Pemerintah Indonesia dengan percaya diri memutus jaringan media sosial.
Bahkan sampai sekarang, pengiriman video dan foto melalui sejumlah media sosial masih belum stabil. Alasannya karena ada kericuhan dan tidak ingin semangat itu merebak. Karena apa?
Motivasi pemerintah mengambil jalan tersebut secara teori mudah ditebak. Yang pertama adalah untuk mengkontain arus informasi tentang apa yang terjadi di Indonesia. Pemerintah tidak ingin citizen journalism mengambil alih issue yang sudah disiapkan sebelumnya.
Kedua, pemerintah menghalangi arus informasi Indonesia dengan dunia. Tidak ingin dunia mengetahui apa yang terjadi dan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warganya sendiri. Hasilnya seperti yang kita ketahui, betapa represifnya kepolisian terhadap praktik demokrasi.
Ketiga, pemerintah Indonesia menciptakan kondisi agar semua mata tertuju pada media televisi yang sudah dibangun narasinya oleh Pemerintah juga. Jadi apa yang disiarkan di tv hanya sandiwara yang sudah disiapkan untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kita tidak pernah akan tau apa yang terjadi sebenarnya, dan dipaksa untuk percaya sesuatu yang sudah disiapkan untuk kita semua.
Keempat, Pemerintah menghentikan arus komunikasi antar rakyat. Baik yang mendukung demonstrasi, maupun yang menolak people power, untuk menciptakan kondisi yang diinginkan oleh pemerintah. Pada era connecting people (menghubungkan orang), pemerintah sukses memutus komunikasi antar orang dan menciptakan kondisi offline community.
Mendorong tiap orang yang kehilangan daya komunikasi untuk membentuk komunitas-komunitas kecil dan hidup dari persepsi yang terbatas. Ibaratnya potonglah antena semut, maka semut tersebut akan saling menyerang.
Mengapa pemerintah Indonesia tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan itu? Seperti yang kita ketahui di akhir tahun 2018, Jack Ma, yang diangkat oleh Jokowi sebagai penasihat istana, ditemukan dokumen yang membuktikan dirinya adalah salah satu anggota partai komunis China. Sehingga tidak menutup kemungkinan Jack Ma membawa konsultan-konsultan lainnya yang dicurigai memiliki kartu anggota Komunis China.
Melihat bagaimana cara China memelihara status quo di negaranya dengan membatasi arus informasi penduduk China dengan dunia dalam kasus Uighur, terdapat kesamaan pola dengan pemerintah Indonesia memperlakukan demonstran.
Sehingga tidak dapat dipungkiri, Pemerintahan Jokowi sudah sukses mengadopsi cara-cara komunis menekan kebebasan rakyatnya. Dan lebih lucunya lagi, menteri-menteri Jokowi yang melakukan tindakan ini, mengaku Pancasilais, namun bertindak sangat berbeda dari nilai pancasila. Sehingga Jokowi harus diakui telah berhasil membangun infrastruktur jalan Tol terpanjang Indonesia – China dimana komunisme sudah kembali di negara kita.
(Oleh: Frank Wawolangi. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia/ Konsultan Politik/opiniId)