Kondisi defisit neraca eksternal Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kondisi sepanjang 2016 lebih buruk dibandingkan tahun 2015. Tahun 2016 dan Tahun 2017, keuangan RI akan terus dikuras untuk membayar bunga dan cicilan utang ke luar negeri.
Analisis itu disampaikan peneliti Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK), Salamuddin Daeng kepada intelijen (30/08). “Negara ini menjadi sasaran pengerukan lembaga keuangan internasional dan negara lain untuk mengeruk uang melalui utang dan investasi asing,” tegas Salamuddin.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), defisit neraca transaksi berjalan Indonesia meningkat drastis. Semester I tahun 2016, neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit -9,440 miliar dolar, meningkat 12 persen dari periode yang sama tahun 2015. “Lebih parah lagi adalah defisit pendapatan primer Indonesia yang mencapai -15,180 miliar US dolar atau mengalami peningkatan 8 persen dibandingkan peride yang sama tahun 2015,” ungkap Salamuddin.
Menurut Salamuddin, defisit transaksi berjalan dan defisit pendapatan primer tersebut adalah akibat dari besarnya aliran keuntungan perusahaan asing ke luar negeri dan pembayaran bunga dan cicilan utang baik pemerintah dan swasta.
Data BI menunjukkan, utang luar negeri pemerintah hingga semester I 2016 mencapai Rp 2142,40 triliun dan utang luar negeri swasta mencapai Rp. 2228,74. Dengan demikian total utang luar negeri mencapai Rp. 4371,15.
Salamuddin menegaskan, jika Pemerintahan Jokowi terus berlanjut maka defisit neraca eksternal Indonesia akan terus mengalami pembengkakan. Khususnya defisit neraca pendapatan primer dapat mencapai -30,361 miliar US dolar, atau senilai Rp. 409,88 triliun.
“Ini adalah nilai terbesar yang harus rakyat Indonesia bayarkan kepada orang orang asing akibat kesalahan pengelolaan ekonomi negara,” beber Salamuddin.
Tak hanya itu, kata Salamuddin, beban neraca eksternal Indonesia akan bertambah lagi dengan haluan Pemerintahan Jokowi yang menyandarkan ekonomi pada utang luar negeri dan investasi asing untuk merealisasikan ambisinya dalam proyek infrastruktur.
“Seluruh infrastruktur yang mereka bangun akan dibayar dengan keringat rakyat dengan sewa yang sudah pasti akan meningkat dari waktu ke waktu. Bangsa dan rakyat Indonesia akan menjadi obyek penjarahan dari lembaga keuangan internasional dan negara negara maju,” pungkas Salamuddin Daeng. (int)