JARILANGIT.COM - Belakangan ini sejumlah kalangan mempertanyakan janji Jokowi saat kampanye pada 2014 silam soal rencana buy back saham Indosat, sehingga Indonesia akan kembali memiliki perusahaan tersebut beserta satelit-satelit yang berguna untuk pertahanan nasional.
Menilik kebelakang saat kampanye Pilpres 2014 : "Ke depan kita buyback Indonesia sehingga menjadi milik kita lagi. Maka itu, ekonomi kita harus tumbuh 7 persen," katanya saat menjawab pertanyaan Prabowo Subianto terkait dengan kebijakan Megawati yang menjual Indosat dalam debat capres di Holiday Inn, Ahad, 22 Juni 2014.
Tapi kenyataanya selama 4.5 tahun pemenrintahan Jokowi pertumbuhan ekonomi hanya pada kisaran 5 persen hingga di ujung jabatan ! lalu seperti biasanya pengagum Jokowipun ikutan bicara tentang By back Indosat untuk membela junjunganya.
Jokowi disarankan tidak perlu melakukan buy back saham atau membeli kembali Indosat.
Guru Besar Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali menyatakan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memiliki saham Indosat walaupun itu janji pemerintahan Jokowi sebelumnya.
“Stop pembicaraan soal itu, karena itu merugikan kita,” ujar Rhenald seusai acara bedah buku Dibalik Reformasi 1998 karya Laksamana Sukardi di Kampus UI, Depok, Selasa, 6 November 2018.
Rhenald menuturkan perusahaan telekomunikasi bukan lagi bisnis yang menguntungkan secara ekonomi. Apalagi Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang negara memiliki dua BUMN di bidang telekomunikasi.
“Negara hanya boleh memiliki satu BUMN di bidang telekomunikasi. Untuk menjamin persaingan antar pelaku usaha. Harus berhadapan dengan undang-undang,” kata Rhenald.
Lalu bagimana dengan pemimkiran Sandiaga Uno ?
Cawapres nomor 02 Sandiaga Uno mengaku telah mempunyai skema matang untuk membeli kembali (buyback) saham Indosat. Dia mengaku dapat dukungan dari pemodal Indonesia yang bersedia membantunya untuk merebut kembali saham Indosat.
"Saya sudah langsung ditelepon oleh pemodal-pemodal besar yang siap mendanai, dan nggak akan membebani keuangan negara," ujar Sandiaga di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).
Sandi juga menyinggung Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang menyebut Indosat sudah rugi dan tidak perlu direbut kembali sahamnya. Menurutnya, untung rugi itu tidak perlu asalkan Indosat dapat mendukung sistem Single Identification Number (SIN) yang akan dijalankan Prabowo-Sandi jika terpilih.
"Tentunya kita bukan lihat untung rugi yang sekarang, tapi kedaulatan data, kan kita mau launching big data nasional dan kita perlu ditopang perusahaan milik negara yang mengelola banyak sekali data," terang pria yang beken disapa Sandi itu.
"Saya yakin saya bisa kelola Indosat dengan baik, dan kita sama-sama dapat keuntungan berlipat ganda karena mengelola data banyak dengan integrasi single identification number kita, kita ada Telkomsel, Indosat akan luar biasa ke depan," imbuhnya.
Sandiaga Bisa Rebut Saham Indosat, Begini Hitung-hitungan BPN
Rencana Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno untuk membeli kembali (buyback) saham Indosat benar adanya. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Dewan Pakar BPN Prabowo-Sandi, Drajad Wibowo.
Drajad bilang, Indosat strategis bagi Indonesia. Prabowo-Sandi berniat menunaikan janji tersebut.
"Peluangnya ada. Pertama, kinerja keuangan dan harga saham Indosat belum sesuai harapan. Jadi bisa saja pihak Qatar (Ooredoo Asia / Qtel) sebagai pemegang 65% saham ISAT ingin cut loss atau risk sharing," katanya kepada detikFinance dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3/2019).
Kedua, dia bilang negara bisa melakukan barter di bidang lain yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan kepentingan komersial Ooredoo Asia.
"Ketiga, dalam aksi korporasi seperti M&A dan lain-lain, sering kali faktor non-korporasi berperan penting. Entah itu hubungan baik, kepentingan strategis dan sebagainya. Qatar sekarang sedang diisolasi oleh negara-negara Teluk lainnya. Ini peluang strategis yang bisa dimanfaatkan Indonesia," jelas Drajad.
Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut tak merasa buyback saham Indosat akan jadi beban negara. Dia membandingkan dengan kasus divestasi Freeport, di mana saham hasil konversi hak partisipasi Rio Tinto yang dibeli Inalum sebesar 40% lebih mahal dari saham eks Indocopper.
"Nilai kemahalannya sekitar Rp 14 triliun. Beli Freeport kemahalan Rp 14 triliun tidak disebut beban atau kerugian negara. Buyback Indosat yang mungkin harganya di bawah 'nilai kemahalan' Freeport yang Rp 14 triliun, dibilang beban negara. Aneh kan?" tutupnya. (dari berbagai sumber/edt)