Oleh: Muslim Arbi, Koordinator GarpU (Gerakan Perubahan).
Saya tidak tahu mau bilang apa ? Tapi belakangan ini banyak keanehan di negeri ini. Padahal kalau mau diteliti dengan seksama. Ga gitu kali ? Hehehe
Soal yang bikin abis tidak pikir itu adalah tentang Pilpres 17 April dan Proses perhitungannya.
Sampai hari ini memang menghitungnya masih jalan. Tapi bermunculan tudingan kecurangan dimana-mana. Dan ternyata tudingan itu bukan omong kosong alias asbun (asal bunyi). Tapi fakta lo gaes.
Seabrek data dibawa oleh Mustafa Nahrawardaya dengan kawan2 di BAWASLU itu benar lo. Ga maen2. Dan itu harus segera di proses oleh Bawaslu dong. Karena Bawaslu di gaji untuk itu. Kalau Bawaslu ga proses. Nah itu pasti ada apa2 nya tuh.
Selain ke Bawaslu saya dengan teman-teman dari Prodem dipimpin Ucok (BravoRevolvere) sudah datang ke KPU dengan sejumlah Poster dan Beri Kartu Merah buat KPU atas kecurangan2 dan Ratusan KPPS yang mati mendadak perlu di telusuri.
Dan berita pun sudah ramai yang persoalkan kematian KPPS itu. Belakangan sudah mencapai 554 Orang dari berbagai wilayah Indonesia. Dan ini harus di ungkap tuntas. Apa benar akibat kelelahan petugas KPPS meninggal ?
Yang aneh nya tanggapan Kepala Negara, sekaligus Kepala pemerintahan dan Capres Petahana. Kata nya itu sudah Takdir. Ini aneh. Karena dia Penaggung jawab Pemilu. Wasit sekaligus Pemain.
Yang lebih aneh lagi ternyata dugaan kecurangan Pemilu itu Nyata dan Fakta. Maka desakan untuk segera di Bentuk TGPFP (Tim Gabungan Pencari Fakta Pemilu). Tapi sambutan Pemerintah malah dingin ? Apa karena takut kebongkar kali ya ? Juga desakan agar segera diadakan audit forensik IT KPU. Itu pun KPU masih diam bae. Hehehe.
Yang berikut nya adalah suara-suara rakyat untuk pertanyakan kecurangan itu dalam bentuk People Power. Tapi malah mo di pidana. Katanya dengan alasan mau merebut kekuasaan yang sah.
Jauh Pak. Kalau di bilang People Power mau rebut kekuasaan yang sah. People Power itu mau pertanyakan kecurangan nyata itu, tapi tidak diproses.
Nah kalau kecurangan hitungan KPU itu nyata dan fakta tapi tidak diproses. Maka berarti kecurangan itu sengaja di buat untuk menangkan salah satu Paslon doong.
Lalu, rakyat yang berkumpul atau menyuarakan soal kecurangan dianggap makar dan dipidana ? Lah ko pemerintah bela kecurangan ? Lah kalau bela kecurangan. Berarti mau berkuasa terus meski dengan hasil yang curang ?
Lah, kalau gitu ngapain perlu ada Pemilu dengan dana 25 trilun yang hasilkan pemilu curang dan tetap berkuasa ?
Kalau gitu ga usah pake Pemilu. Dan hambur-hamburkan uang triliunan. Bikin saja PERPPU untuk berkuasa seumur hidup. Beres toh. Hehehe.
Anggap saja tidak ada rakyat dan juga tidak ada DPR. Yang ada hanya pemerintah yang mau berbuat apa saja. Sesuka hati saja. Enak to ?
Itu kalau logika sumbu pendek yang di pakai. Tapi tenang. Rakyat masih gunakan logika sumbu panjang. Hehehe.
Kekuasaan adalah kedaukatan rakyat yang diamanahkan. Jadi pakailah sumbu panjang. Jangan pake sumbu pendek. Kompor gampang meleduk. Jadilah “People Power” yang ga bisa di bendung. Hehehe.