JARILANGIT.COM - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perihal adanya pelanggaran administratif di Pilpres 2019.
"Iya betul, putusan menyatakan permohonan "tidak diterima" (niet onvankelijke verklaard)," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, seperti dilansir Antara, Kamis (27/6/2019).
Putusan Mahkamah bernomor MA RI Nomor 1/P/PAP/2019 itu menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Lantaran menurut Abdullah, permohonan yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandi belum memenuhi syarat.
"Hal itu menunjukkan bahwa terdapat syarat formal yang belum dilengkapi pemohon, atau permohonan diajukan pemohon namun sudah melewati tenggat waktu," ucap Abdullah.
Seperti diketahui, selumnya, BPN telah mengajukan permohonan sengketa proses Pilpres 2019 ke MA, setelah permohonannya ditolak Bawaslu. Dalam perkara yang diajukan ke MA, BPN menjadikan Bawaslu sebagai pihak tergugat, terkait dengan putusan bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada 15 Mei 2019.
Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalam putusan tersebut, MA juga menjatuhkan hukuman terhadap pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1 juta. (ahm)