JARILANGIT.COM - Walaupun Belum ada landasan hukum pemindahan ibu kota, tidak menyurutkan langkah Jokowi untuk merealisasikan rencana ini.
“Kenapa ibu kota harus pindah? Jakarta saat ini menyangga beban yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa. Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Tapi kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta yang makin berat itu,” tulis Jokowi di akun Twitter @jokowi.
Politisi Partai Demokrat Adamsyah WH melemparkan sentilan keras. Chairman Indonesia Initiative ini menyatakan bahwa ibu kota RI tidak jadi dipindahkan jika Anies Baswedan mundur dari kursi Gubernur DKI Jakarta.
“Sebenarnya kalau Anies bersedia mundur dari Gubernur DKI dapat dipastikan Ibu Kota RI tidak jadi pindah. Semoga Anies bersedia, demi penghematan biaya yang akan dikeluarkan negara,” tulis Adam WH di akun Twitter @DonAdam08.
Sebenarnya kalau Anies bersedia mundur dari Gubernur DKI dapat dipastikan Ibu Kota RI tidak jadi pindah. Semoga Anies bersedia, demi penghematan biaya yang akan dikeluarkan negara.
— Don Adam (@DonAdam08) August 28, 2019
Politisi PKS Lalu Suryade menanggapi cuitan Adam WH. “Anies mundur aja. Jabatan bukan segalanya,” tulis Lalu Suryade di akun @suryadelalu.
Sindiran keras dilontarkan aktivis Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya. "[Tweet Dewasa] Kesimpulannya: Harga Jabatan Anies saat ini ditaksir IDR 466 Triliun “Bersih”," tulis Mustofa di akun @TofaGarisLurus.
[Tweet Dewasa]— TOFALEMON (@TofaGarisLurus) August 27, 2019
Kesimpulannya: Harga Jabatan Anies saat ini ditaksir IDR 466 Triliun “Bersih”.
Angka yang disebut Mustofa sama dengan dana yang butuhkan untuk memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Timur.
Ibukota Pindah, Anies Percepat Bangun 9 Proyek senilai Rp571 Triliun
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mempercepat rencana pembangunan sembilan proyek senilai Rp571 triliun. Anies membagi rencana menjadi tiga fase yakni jangka pendek, menengah dan jangka panjang dengan puncaknya tahun 2030.
Percepatan tersebut dilakukan pasca pemindahan ibukota RI ke Kalimantan Timur.
“Ibu kota negara, pusat pemerintahan, memang direncanakan berada di Kalimantan Timur, tetapi kegiatan pembangunan di Jakarta tidak otomatis berhenti. Justru itu akan dipercepat,” ujar Anies, Selasa (27/8/2019). seperti dikutip dari poskota.
Anies menyebutkan, kepindahan ibukota ke Kaltim tidak akan menurunkan kemacetan. Sebab itu, pihaknya akan terus menuntaskan masalaah itu.
Anies menuturkan jika Jakarta tetap menjadi pusat bisnis maka tingkat polusi dan kemacetan menurutnya tidak terpengaruh besar. “Saya tidak yakin kalau dari sisi jumlah karena kontribusi kemacetan terbesar itu kegiatan transportasi rumah tangga yang kedua adalah kegiatan transportasi keluarga,” ujarnya.