Pragmatisme adalah jantung sekaligus urat nadi dalam politik sekuler Demokrasi. Semua partai, tak sepenuhnya serius, tulus dan sungguh-sungguh berjuang untuk dan atas nama umat.
Apa yang kita saksikan saat ini, yakni sowannya AHY ke Jokowi, melengkapi surat kaleng SBY yang menuding agenda akbar umat pada kampanye Prabowo - Sandi, sebagai tidak biasa dan tak inklusif adalah konfirmasi dan jatidiri Demokrat. Jika PDIP itu Megawati, Demokrat itu ya SBY. Memahami politik Demokrat, maknanya memahami politik SBY.
Apapun politik Demokrat, atau secara langsung kita sebut dengan politik SBY, tidak pernah lepas dari politik pragmatisme baik karena sebab ingin mendapat kompensasi kekuasaan atau ingin selamat dari belitan kasus hukum. Semua juga tahu, politik era rezim Jokowi ini benar-benar menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Saya tidak bisa menahan untuk menulis ini, khususnya setelah AHY datang ke Jokowi.
Bagi politisi yang berkasus -dan sulit untuk menyimpulkan politisi di negeri ini suci dari kasus- melawan rezim membutuhkan mental dan nyali super. Sebab, rezim memang selain menggunakan iming-iming konsesi kekuasaan, juga memaksa lawan politik untuk mendekat dengan cara 'diinjak' kasusnya.
Beberapa deklarasi dukungan kepala daerah, kepala desa, migrasi politik beberapa politisi ke partai kubu rezim, adalah indikator kontras yang menunjukan politik hukum rezim sedang berjalan dan terus dijalankan. Politik hukum rezim adalah menjadikan hukum sebagai kuburan bagi lawan politik dan sekaligus menjadi bungker pengaman untuk mitra politik.
Yang mau aman, merapat. Yang memaksa melawan, akan dipersoalkan kasusnya. Bahkan, kasus yang sudah usang pun akan digoreng kembali oleh rezim.
Kembali kepada SBY, partai Demokrat, partai yang pernah berkuasa hingga dua periode menjadi nyaris mustahil menyelenggarakan kekuasaan tanpa borok-borok kasus hukum. Hambalang adalah kasus yang membelit kader Demokrat kasta sudra, sedangkan kasus Bail Out Bank Century jelas meninggalkan borok menganga di tubuh Demokrat Kasta Brahmananya.
Jelas, dua kasus diatas adalah contoh kasus yang mashur, sementara kasus yang tak terindera publik mungkin lebih banyak lagi. Kasus-kasus ini, akan jadi mainan rezim agar Demokrat tak mengambil pilihan oposan terhadap rezim.
Minimal, jika Demokrat tak merapat paling tidak mengambil posisi netral. Itu pula, yang dilakukan Demokrat saat Pilpres 2019, sama persis dengan sikapnya pasca tersingkirnya AHY pada gelaran Pilkada DKI Jakarta tahun 2016.
Demokrat jelas juga mengindera, bagaimana Golkar mampu mengambil benefit maksimal meskipun baru belakangan merapat ke kubu rezim. Jadi, soal AHY merapat ke Jokowi, adalah manuver politik kuno warisan SBY untuk mempertahankan eksistensi Demokrat.
Kompensasi yang harus dibayar Demokrat, adalah ikut mendeklarasikan kepercayaan penuh 'pada rezim curang' dan mendelegitimasi gerakan keumatan. Ini adalah harga yang sepadan yang harus dibayar, jika Demokrat ingin aman kasusnya atau lebih jauh mendapat jatah konpensasi kekuasaan dari rezim.
Bagi kubu rezim sendiri, berhimpunnya Demokrat menjadi persoalan tersendiri meskipun menambah armada dukungan. Kompensasi yang diberikan rezim untuk Demokrat, jelas akan mengurangi jatah kue partai bagian kubu partai TKN Jokowi yang sedari awal telah berjibaku membela Jokowi. Sedangkan Demokrat ? Hanya datang untuk membawa posisi tawar penyeimbang dan mendapat jatah yang tentu tak mungkin sedikit.
Inilah realitas pragmatisme politik, yang menjangkiti partai tdk terkecuali Demokrat. Hari ini lawan rezim yang Sesunggunya bukan gerakan partai, tetapi gerakan ormas dan keumatan.
Saat ini, praktis hanya tersisa umat yang dikomandoi ulama lurus, yang bernaung dibawah ormas, yang tetap berdiri tegak melawan kezaliman rezim. Untuk posisi partai, sewaktu-waktu dapat meninggalkan umat jika posisi itu menguntungkan bagi partai.
Karena itu, wahai umat tetaplah menjaga persatuan. Persiapkan energi untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Partai boleh saja mengkhianati kalian. Tetapi kalian tidak boleh mengkhianati perjuangan sesama. Saling berjenjilah, bahwa kalian akan selalu setia pada perjuangan.
Karena itu, penting bagi umat untuk tetap terikat dengan syariah agar perjuangan ini ditunjuki jalan. Agar mendapat pertolongan Allah SWT dan kemenangan.
Penulis : Nasrudin Joha