JARILANGIT.COM - Pernyataan Wakil Ketua DPW DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest Tanudjaja soal adanya politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta terus menggelinding bak bola liar.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ruddin Akbar Lubis menantang PSI membeberkan bukti-bukti adanya politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Mereka juga harus membuka siapa saja para pelakunya. Ini penting agar tidak ada fitnah," kata Ruddin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/7).
Ruddin juga meminta agar PSI tak membuat kegaduhan dalam proses pemilihan wagub DKI dengan membuat isu adanya politik uang.
"Soal politik uang ini kan kemungkinan yang disasar anggota DPRD diluar pengusung Anies-Sandi, seperti Golkar," ujar Ruddin.
Ruddin juga menggaransi sembilan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI tak terlibat politik uang pemilihan wagub.
"Golkar saya pastikan clean," tutup Ruddin.
Secara terpisah, Rian Ernest Tanudjaja mengatakan, PSI hanya ingin memberikan informasi ke publik dan untuk mendapat penindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Niatan PSI semata-mata agar para elite politik tidak ikutan politik uang dalam pemilihan wagub. Saya sih punya niatan melempar ini ke publik agar ada tindak lanjut dari KPK. Itu saja sih. Kalau teman-teman dari partai lain soal gaduh itu enggak apa-apa," kata Rian.
Soal permintaan untuk memberikan bukti adanya politik uang tersebut, Rian menyatakan bahwa dia melindungi identitas elite politik yang memberitahu dirinya tetang adanya politik uang itu.
"Ya kan saya dapat informasi dari elite politik, dapat informasi dong. Masa cuma karena ada pertanyaan dari elite-elite partai lalu saya korbankan kepercayaan informan saya. Apa ada seseorang yang tahu di mana transaksinya, jam berapa, di mana diketahui," kata Rian.
Rian mengatakan, dia tahu hal itu dari dua sumber berbeda dan terpisah.
"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua," kata Rian.
Ia menyebutkan, transaksi tersebut agar para anggota DPRD mau datang dan memenuhi kuorum pemilihan cawagub DKI Jakarta.(dod)