JARILANGIT.COM - Stiker-stiker hijau dengan klir tulisan hitam bertebaran di depan kaca-kaca barisan bus TransJakarta yang teronggok pada lahan di depan Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi, Jalan Raya Dramaga, Bogor.
Salah satu stiker itu bertuliskan keterangan yang intinya bus-bus tersebut adalah aset-aset perusahaan yang sedang pailit.
"Budel Pailit PT Putera Adi Karyajaya (Dalam Pailit) sesuai putusan perkara no.21/PDT.SUS-Pailit/2018/PN. Niaga.jkt.pst, tertanggal 20 September 2018 dalam pengawasan kurator dan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat" Seperti dilansir dari cnbc.
Pada keterangan, nampak jelas nama perusahaan PT Putera Adi Karyajaya. Selidik punya selidik, perusahaan ini merupakan salah satu entitas bisnis yang pernah melakukan pengadaan bus-bus TransJakarta.
Laporan resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mencatat perusahaan tersebut salah satu terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Bus Transjakarta (Medium Bus, Single Bus, dan Articulated Bus) Tahun Anggaran 2013 di DKI Jakarta.
 |
| Foto: Bus Transjakarta yang sudah tak beroperasi di di Kawasan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/7). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
PT Putera Adi Karyajaya, hanya satu dari 19 perusahaan yang menurut putusan KPPU terbukti dalam persekongkolan tender secara horizontal dan vertikal. Sehingga wasit persaingan usaha memberikan hukuman denda kepada pelaku pengadaan bus TransJakarta, termasuk PT Putera Adi Karyajaya, pada September 2015.
KPPU memutuskan para peserta tender melanggar Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
 |
Foto: Bus Transjakarta yang sudah tak beroperasi di di Kawasan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/7). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Seperti diketahui, tender bus TransJakarta bernilai satu setengah triliun rupiah lebih pada 2013 berakhir sengkarut. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dipenjara, dan tendernya diwarnai persekongkolan. (edt)