JARILANGIT.COM - Oleh-oleh Jokowi yang paling menonjol dari perjalanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Osaka, Jepang, adalah komitmen China untuk memberikan pendanaan khusus (special fund) untuk pembangunan di Indonesia. Special fund itu bisa berbentuk pinjaman, bisa juga berbentuk investasi. Pertanyaannya, amankah?
Tengok saja Sri Lanka, setelah tidak mampu membayar utang, akhirnya Pemerintah Sri Langka melepas Pelabuhan Hambatota sebesar US$1,1 miliar.
Belum lagi jerat utang yang melanda Montenegro, Angola, Srilanka, Pakistan, dan Malaysia. Negara-negara yang tunduk di bawah debt trap diplomacy utang China itu kini seperti kerbau dicucuk hidung dan kehilangan kedaulatannya. Hanya waktu yang bisa menjelaskan mengapa kawasan negeri dimana program OBOR itu dikerjasamakan menjadi milik China.
Pertanyaan itu patut diajukan mengingat beberapa negara yang sudah terperangkap dalam debt trap diplomacy and investment China ekonominya makin terpuruk. Pada gilirannya sejumlah proyek infrastruktur yang dibangun atas pinjaman China pun diambil alih. Akankah Indonesia mengalami nasib serupa ?
Jokowi mengusulkan pembentukan special fund untuk perusahaan China yang berinvestasi di Indonesia kepada Presiden China Xi Jinping. Hal itu khususnya untuk kerja sama melalui The Belt and Road Initiative (BRI) atau Jalur Sutra Modern China.
Namun, skema pendanaan khusus dipastikan tak akan mendapatkan jaminan dari pemerintah. Pasalnya, beban utang pemerintah akan semakin menggunung jika memberikan jaminan untuk pendanaan khusus tersebut.
"Ini konteksnya tetap business to business (B to B). Jadi bagaimana mau buat dana murah tanpa menambah beban utang pemerintah," sebagaimana diungkap Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pekan lalu.
Luhut mengungkapkan perusahaan asal China yang sudah berkomitmen menanamkan dana di Indonesia akan bekerja sama dengan perusahaan lokal. Dengan demikian, hal itu juga akan menguntungkan pelaku usaha dalam negeri.
Ia optimistis format kerjasama ini dapat meningkatkan perputaran uang di Indonesia, karena ada aliran dana masuk yang menciptakan perputaran ekonomi lewat pembangunan dan kerjasama bisnis.
"Kalau ini terjadi saya kira akan sangat membantu jumlah perputaran uang di Indonesia juga, karena kami berharap mungkin beberapa puluh miliar dari potensi investasi ini," ujar Luhut meyakinkan.
Menurut Luhut menyebut Xi Jinping setuju dengan permintaan Jokowi. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani kini tengah menggodok skema yang tepat untuk mengimplementasikan keinginan Kepala Negara.
"Bu Sri Mulyani sedang kerjakan strukturnya, kami buat sehingga mudah nantinya," jelas Luhut.
Sebelumnya, Deputi III Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin mengatakan sembilan dari 30 proyek infrastruktur yang ditawarkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2nd The Belt and Road Initiative dilirik oleh China.
Selain itu, pemerintah China juga sepakat melakukan enam studi bersama di luar Pulau Jawa mengenai berbagai proyek infrastruktur, misalnya Taman Bunga di Danau Toba, Kawasan Industri Tanah Kuning, dan wisata Lembeh.
Total nilai dari sembilan proyek dan enam studi bersama itu sebesar US$20 miliar atau setara dengan Rp280 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS). Sementara itu, total nilai dari 30 proyek yang ditawarkan mencapai US$91,1 miliar atau Rp1.275,4 triliun.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati memaparkan pertemuan tersebut China siap membantu Indonesia dalam melakukan pembangunan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan spesial fund.
Asal tahu saja, beberapa perusahaan China sendiri saat ini sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan Indonesia dalam meningkatnya investasi.
" Tidak ada diskusi mendalam tapi waktu itu Jokowi memang menyampaikan dalam pertemuan sebelumnya, Presiden dengan Xi Jinping disepakati bahwa China bisa mendukung pembangunan di Indonesia dengan membuat special fund," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mengaku, jika pemerintah tengah mengkaji pendanaan khusus jika rencana itu bisa terwujud. Pasalnya pendanaan khusus ini bakal meningkatkan investasi di Indonesia.
"Saya sekarang sedang lakukan kajian mengenai bentuknya seperti apa, mekanismenya seperti apa, nilainya berapa dan tentu saja dari sisi konsekuensinya biaya, itu semua harus masuk di dalam bentuk apakah, baik itu public to public atau apakah itu private to private, atau BUMN terhdap private, itu kita belum jelas," katanya.
Selain itu, Menkeu masih menyusun kriteria untuk pendanaan khusus ini. Hal ini dilakukan agar bisa melihat keuntungan dan inplikasi yang didapat.
" Nama insentif atau enggak kan tidak jelas. Artinya funding-nya saja dulu didefinisikan seperti apa dan kriteria jumlahnya beberapa, kriteria penggunaanya siapa, dan bagaimana implikasinya, itu nanti yang akan kita liat," kata dia.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpesan agar pemerintah berhati-hati terkait investasi China.
Peringatan KPK ini agak aneh, tapi patut dicamkan, terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang para direksinya terjerat oleh tindak pidana korupsi dan suap. Mengingat, KPK memiliki catatan panjang soal perilaku bisnis China yang tak memiliki standar yang baik.
Paling tidak, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mencatat ada tiga catatan buruk investasi China, yakni tidak memiliki standar yang baik dalam hal lingkungan, hak asasi manusia dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance GCG). Benarkah?
Laode mengungkapkan, berdasarkan laporan Global Fraud Report 2018 yang terbanyak mendeteksi pelanggaran bukanlah pengawas internal karena banyak fraud dilakukan atasan dari pengawas internal itu.
“Bukan mengecilkan arti pengawas internal. Tapi, menurut report itu, biasanya yang paling banyak menyumbangkan untuk mendeteksi fraud bukan pengawas internal. Menurut laporan ini paling 15%,” demikian ungkap Laode pada Seminar Peran SPI (Sistem Pengawasan Internal) di BUMN belum lama ini.
Laode mengungkapkan kebanyakan deteksi kasus dugaan korupsi disampaikan karyawan yang sudah gerah oleh adanya dugaan pelanggaran. Terkait soal apa saja jenis pelanggaran yang biasa terjadi, antara lain financial statement fraud, korupsi, dan yang paling banyak asset mis-appropriation (penggelapan aset).
“Aset kantor jadi aset istri. Kalau kereta api itu kami bantuin. Kami tahu persis panjang rel kereta api zaman Belanda dan hari ini lebih panjang zaman Belanda. Rel kereta api zaman Belanda itu harusnya jadi milik negara, tapi hilang diambil siapa. Akhirnya kita pergi ke Belanda. Semua catatannya ada. Saya nggak pernah tahu dari Gowa ke Makassar dulu ada kereta api, saya lahir nggak lihat itu,” papar Laode.
Terkait soal Location of Improper Payment 2009-2018, Laode menyinggung soal keberadaan China yang disebutnya asing dengan praktik good corporate governance.
“Mengapa saya perlu jelaskan. Ini statistik, banyak benarnya menurut saya. Pasti bapak-ibu di BUMN banyak bekerja sama dengan China, saya ulang lagi, dengan China. Good Corporate Governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menempati tempat yang pertama fraud improper payment (pembayaran yang curang). Mereka investasi banyak di sini,” Laode mengingatkan.
Jika ada investasi dari negara lain, seperti Inggris, Amerika Serikat, atau Uni Eropa, maka ada pengawasan yang ketat dari pemberi investasi. Karena buruknya tata kelola korporasi di China, menurut dia, BUMN harus berhati-hati.
“Kalau China investasi di sini, you have to be very, very careful. Environment, what, human right, what, nggak ada. Safe guard mereka nggak seketat seperti perusahaan dari Eropa barat atau Amerika Serikat dan mereka investasi banyak di sini.
Oleh karena itu, tidak salah ketika kami (menangani kasus PLN), dari mana mereka (berpartner)? Dari China. Saya coba kasih contoh saja. Ini memang statistik, tapi ada benarnya. Laporan ke kami makin banyak laporan, saya makin percaya,” jelas Wakil Ketua KPK itu.
Laode menjelaskan alasan KPK ikut meyakinkan Mahkamah Agung (MA) membuat aturan soal pidana korporasi, dia mengaku melihat contoh dari Hong Kong yang 70% kasus korupsi di sana terjadi di private sector (swasta), termasuk state own companies (BUMN).
Sementara Singapura lebih dari 90% KPK-nya tidak menyasar pejabat publik karena tidak mungkin terjadi. Fraud di Singapura 90% terjadi di sektor swasta. Sementara New Zealand fraud banyak terjadi di sektor swasta.
Laode mengakui, sebelumnya KPK tidak menyentuh pemberantasan korupsi dan suap ke sektor swasta. Namun, karena melihat banyak kasus dugaan korupsi dan suap yang melibatkan swasta, KPK mendorong agar korporasi juga bisa dijerat.
Sepertinya niatan Pemerintah Jokowi untuk menyandarkan bantuan special fund ke China patut diperingatkan. Terutama terkait dampak dari special fund tersebut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama terhadap nasib rakyat yang menanggung beban utang.
Apalagi KPK dengan gamblang mengingatkan Pemerintah Jokowi untuk berhati-hati dalam kerjasama bisnis dengan China. Harusnya membuat pemerintah lebih mawas diri.
Penulis Djony Edward (NN)