Era Jokowi, 72,4% Jalan Papua Barat Belum Diaspal
Era Jokowi, 72,4% Jalan Papua Barat Belum Diaspal

Era Jokowi, 72,4% Jalan Papua Barat Belum Diaspal

Sebagian besar kondisi jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, masih berupa tanah



JARILANGIT.COM - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyatakan, sebanyak 72,4% jalan di provinsi tersebut, hingga kini belum diaspal.

Pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Manokwari, Papua Barat, Selasa (26/3/2019), Dominggus mengungkapkan, sebagian besar kondisi jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, masih berupa tanah.

"Ruas jalan provinsi sepanjang 2.309 kilometer, namun baru 638 kilometer atau 27,6 persen yang sudah diaspal dan dalam kondisi baik. Masih ada 1.671 kilometer yang belum diaspal dan masih berupa tanah," kata Dominggus.

Pada kegiatan yang dihadiri Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XIV, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat Heri serta para kepala dinas pekerjaan umum kabupaten/kota itu, Gubernur Dominggus juga menyoroti sempitnya beberapa ruas jalan di Manokwari.

Menurutnya, kondisi itu mempengaruhi citra dan wajah ibu kota provinsi. Permasalahan lain yang ungkapkan Dominggus yakni belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi pada 11 wilayah yang menjadi kewenangan provinsi.

"Belum optimalnya ketersediaan TPA, jumlah rumah yang dibangun untuk orang asli Papua, rata-rata per tahun baru 200 rumah. Persoalan lain, sering munculnya sengketa hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur dasar daerah," katanya.

Dia mengakui, kondisi geografis Papua Barat berupa pegunungan dan kepulauan serta pesisir pantai menjadi salah satu kesulitan dan mahalnya pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman.

Dominggus mengatakan, masih terdapat 13 kawasan pemukiman kumuh tersebar di wilayah kabupaten/kota. Dia meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk serius mengatasi permasalahan tersebut.

"Saya ingatkan agar semua program dan kegiatan yang disusun harus dan wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Hasil rakornis menjadi masukan bagi tim revisi dalam mengkaji kembali struktur dan tata ruang di Papua Barat serta penetapan kawasan strategis," ujarnya. (tar)

 
Pilih sistem komentar sesuai akun anda ▼
Blogger

No comments

» Komentar anda sangat berguna untuk peningkatan mutu artikel
» Terima kasih bagi yang sudah menulis komentar.